NBCIndonesia.com - Gubernur Jakarta Basuki Purnama alias Ahok selalu gembar-gembor bahwa warga korban penggusuran akan dapat rumah susun sewa. Menurut Ahok, langkahnya menggusur pemukiman kumuh atau berada di tanah negara adalah manusiawi dan tidak melanggar hak asasi manusia.
Rumah Susun Kapuk Muara di Penjaringan, Jakarta Utara adalah salah satu hunian vertikal yang diperuntukan bagi korban penggusuran di Waduk Pluit dan pemukiman kumuh lainnya.
Sayangnya, sejak enam bulan lalu, di rumah susun yang terletak di Jakarta Utara itu, sebagian besar penghuni adalah orang dari lapisan menengah dan beretnis Tionghoa. Hal ini dijelaskan Anton, laki-laki berusia 36 tahun yang tinggal di Rusun Kapuk Muara Blok B, Penjaringan kepada Tempo pada Selasa, 12 April 2016.
"Saya pernah lihat mobil Land Cruiser, Pajero, dan sejenis Jeep. Dulu parkiran ini penuh mobil," kata Anton yang terheran dengan kehadiran mobil mewah itu. Tempo mengamati dari Blok A sampai G terdapat tiga mobil yang terparkir.
Ketiga mobil itu di antaranya Honda sejenis sedan, Toyota Kijang, dan satu buah Mobil Suzuki APV warna hitam. "Mereka lewat samping masuknya," kata dia.
Namun bisa jadi mobil tersebut memang dari tamu para penghuni rusun. Sementara itu ratusan sepeda motor milik penghuni rusun dibolehkan parkir di lantai bawah rusun.
Anton menceritakan lima bulan lalu, belum ada pelarangan mobil parkir di dalam rusun. Namun saat ini, mobil penghuni rusun dilarang parkir di dalam rusun.
Penjaga rusun secara ketat melarang mobil milik penghuni rusun masuk. Petugas keamanan akan menyisir halaman parkir untuk mencegah mobil-mobil penghuni masuk.
Pendingin ruangan juga tampak terpasang di hampir semua rumah dari Blok A hingga G. Anton mengatakan mayoritas etnik Tionghoa sudah berada di rusun tersebut sejak 6 bulan lalu. Mereka membayar antara Rp 20-30 juta kepada warga asli rusun (orang pribumi) untuk menempati rusun dengan biaya sewa Rp 165.000 per bulan.
Ia mengatakan tidak ada paksaan, tetapi karena masyarakat membutuhkan uang sehingga mereka rela pindah. "Enggak tahu sekarang ke mana," kata dia. Menurut Anton, mayoritas penghuni rusun bekerja sebagai penjual telepon genggam atau alat elektronik lainnya.
Mereka biasanya berjualan di pusat perbelanjaan Roxy, Jakarta Pusat. Di dalam rusun juga berdiri Masjid Nurul Hijrah. Dulunya masjid itu dipenuhi jamaah dari orang-orang pribumi penghuni rusun. Namun saat salat dhuhur kali ini, masjid tampak sepi.
Jika melihat kasus di rumah susun Kapuk Muara, berarti ada kegagalan dari program Gubernur Jakarta Basuki Purnama atau Ahok.
Selama ini Ahok mengklaim pemerintahannya tidak melanggar hak asasi manusia, malahan memanusiawikan penduduk yang tinggal di pinggir kali atau pemukiman kumuh.
Pemerintah daerah abai, karena warga yang sejak lahir atau bertahun-tahun tinggal di pemukiman horisontal, tidak bisa hanya dalam waktu sebulan atau dua bulan dipaksa pindah ke pemukiman vertikal.
Dengan cara paksaan dan kekerasan, pemerintah mencabut akar sosial dan budaya warganya demi sekedar mewujudkan keindahan, kebersihan dan estetika kota. (tp)
