NBCIndonesia.com - Silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dengan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat tentang program pemerintahan provinsi (pemprov) kian tajam. Yang teranyar, mereka berselisih pandangan tentang jumlah PNS fiktif di lingkungan Pemprov DKI.
Menurut Djarot, jumlah pejabat fiktif di lingkungan Pemprov DKI jumlahnya sangat signifikan. “Waduh, banyak banget itu,” ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016).
Eks Walikota Blitar ini berkeyakinan demikian, lantaran dirinya selalu menandatangani verbal pemberhentian PNS DKI.
“Paling banyak karena tidak masuk kerja,” jelasnya.
Namun, hal berbeda disampaikan oleh Ahok. Menurutnya, jumlah PNS fiktif yang diterimanya sesuai data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), cuma sekitar 60-an orang. Namun, dia tak menampik hal tersebut bisa terjadi.
“Karena sistemnya enggak baik, kan baru kita buat,” ucap bekas bupati Belitung Timur pada kesempatan terpisah.
Sebelumnya, pada kebijakan lain, keduanya juga tampak tak seirama. Contohnya, tentang wacana perluasan larangan sepeda motor melintasi di Jalan Sudirman dari wilayah Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Bagi Djarot, kebijakan ini sepatutnya dievaluasi dahulu secara seksama. Sebaiknya pemprov mengadakan terlebih dulu infrastruktur dan fasilitas yang memadai, seperti transportasi massal dan electronic road pricing (ERP). Sedangkan Ahok, dikabarkan bakal memutuskan kebijakan tersebut pada 14 Mei mendatang setelah berdiskusi dengan para pihak terkait dan sepekan sebelum uji coba penghapusan three in one (3 in 1) berakhir.
“Kami bahas dengan DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) dan PT Transjakarta pada FGD (Forum Group Discussion),” kata Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, Priyanto, secara terpisah.
Silang pendapat antara Ahok dan Djarot bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pun demikian, seperti dalam masalah pemberlakuan ketua RT/RW melapor melalui aplikasi Qlue, keberadaan PPSU, tingginya remunerasi bagi PNS DKI, serta megaproyek pembangunan 17 pulau buatan. (it)
