Nusanews.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai, dua belas paket kebijakan pemerintah belum menyentuh ekonomi di tingkat akar rumput. Paket kebijakan ini juga jauh dari semangat ekonomi kerakyatan.
"Selama ini, kebijakan itu hanya melayani kelompok atas. Sedangkan akar rumput dibiarkan berjuang sendiri tanpa keberpihakan yang sungguh-sungguh," ujar Heri kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Realisasi paket ekonomi belum berjalan efektif. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi hanya 4,92 persen, penciptaan lapangan belum menggembirakan, lemahnya investasi di sektor-sektor produktif seperti pertanian-kelautan, perikanan, gini rasio yang hampir mencapai 50%, dan lain-lain.
Untuk itu, kata dia, debirokratisasi dan deregulasi mesti ditopang dengan kerja-kerja cerdas dan profesional.
"Masalahnya sekarang, perubahan sistem tidak ditunjang dengan pengelolaan SDM yang profesional," ujar dia.
Selain itu, kata dia, Ke-12 paket itu masih belum menyentuh hal-hal riil.
"Sebagai misal, sektor-sektor produktif dan strategis seperti pertanian-kelautan-perikanan belum mendapat perhatian serius. Investasi di sektor itu sangat minim. Padahal, pangsa pasarnya di atas 80%," ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
Karenanya, kata dia, paket kebijakan ekonomi harusnya diarahkan pada sektor-sektor riil dan produktif.
"Sampai saat ini belum kelihatan relevansi ke-12 paket kebijakan itu pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan," jelasnya.
Hingga kini, sektor-sektor tersebut hanya menyumbang 15,4% dari PDB. Padahal, jumlah tenaga kerjanya di atas 50%. Hal ini terjadi, antara lain karena minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal. Ditambah lagi dengan penyaluran KUR (kredit usaha rakyat) masih tidak merata dan optimal. KUR, menurut Heri, masih terpusat di Pulau Jawa. Rendahnya alokasi kredit bagi petani, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya juga harus dievaluasi dengan sungguh-sungguh.
"Pemerintah harusnya mampu memaksimalkan peran BUMN seperti Jamkrindo dan Askrindo dalam menciptakan penyaluran KUR yang lebih maksimal dan merata," tutur dia.
Pada bagian lain, Heri menyatakan, keduabelas paket kebijakan itu masih jauh dari semangat ekonomi kerakyatan.
"Laporan terakhir bank dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang hanya dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sedangkan, 80% penduduk atau lebih dari 205 juta orang, rawan tertinggal. Karenanya, paradigma paket kebijakan ekonomi harus mewakili visi Trisakti sebagaimana janji saat kampanye," tegas dia. (ts)
