Nusanews.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memuji kerja para auditor BPK dalam memeriksa laporan keuangan Kemendagri. Audit yang dilakukan BPK dinilai akan memacu kinerja jajaran Kemendagri maupun pemerintah daerah.
"Kami menyambut baik atas pemeriksaan yang dilakukan teman-teman auditor BPK. Opini WTP ini supaya lebih mendorong Kemendagri dan pemerintah daerah meningkatkan sistem pemerintahannya menjadi lebih baik,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.
Mendagri mengatakan hal itu usai acara laporan keuangan Kemendagri dari 2014-2015 di gedung BPK, Jakarta, Senin (30/5/2016). Laporan keuangan ini mendapat opini WTP dari BPK. Dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan.
" Opini WTP yang kami terima kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya karena tanpa catatan," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo. Sedang tahun sebelumnya adalah opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan. Ini yang dikatakan Tjahjo mengalami kenaikan itu.
Menjawab pertanyaan wartawan, Tjahjo menjelaskan, pihaknya akan terus mendorong laporan keuangan kementeriannya agar terus lebih akuntabel dan transparan. Sebab, pemerintahan yang baik hatus mempertanggungjawabkan keuangannya.
"Apalagi ini uang dari rakyat," tegas Tjahjo yang juga politisi PDIP ini.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa mengacu pada hasil opini WTP Kemendagri ini. Menurut dia, hampir Rp 700 triliun anggaran dari kementerian dan lembaga digelontorkan ke pemda sehingga perlu upaya mereka agar lebih transparan.
“Dalam Musrembang kami juga sampaikan ke daerah untuk evaluasi anggaran, lalu perencanan anggaran, pelaksanaan anggaran dan harus ada pertanggung jawaban anggaran itu,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.
Sementara itu, anggota V BPK, Moemarhadi Soerja menambahkan, opini WTP dari BPK merupakan kewajaran. Bukan jaminan tidak adanya tindak korupsi di kemudian hari. Ini yang kerap menjadi kesalahpahaman.
“Ini adalah tahun pertama menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Metode ini lebih komprehensif dalam menyajikan data keuangan sehingga laporan pertanggungjawabannya lebih transparan dan akuntabel,” ujar Moemarhadi saat memberikan sambutan. (ts)
