NBCIndonesia.com - Asosiasi buruh nasional berbondong-bondong turun ke jalan memperingati Hari Buruh Nasional setiap tanggal 1 Mei atau dikenal dengan May Day. Aksi May Day ini selalu mengagendakan penyampaian tuntutan para buruh kepada pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, setiap tuntutan buruh telah dicatat dan disampaikan kepada pemerintah. Namun, pemerintah tidak bisa hanya berpikir soal buruh.
Pemerintah, lanjut Darmin, harus juga memikirkan masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan kesempatan bekerja.
"Pemerintah konsen mengenai buruh, tapi konsen juga mengenai orang-orang yang belum bekerja," kata Darmin di kediaman dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (1/5).
Hal ini menjadi alasan pemerintah tidak serta merta memenuhi tuntutan para buruh. Darmin mengatakan, pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut setiap tuntutan agar keputusan yang diambil tidak berbenturan dengan upaya pemerintah menambah lapangan kerja bagi penduduk Indonesia.
"Kalau serikat pekerja kan hanya orang yang bekerja saja. Kalau pemerintah, mikir juga yang enggak kerja," imbuh Darmin.
Terdapat empat tuntutan buruh dalam May Day 2016, di antaranya, cabut PP No 78/2015 tentang Pengupahan, tolak upah murah, naikkan upah minimal 2017 sebesar Rp 650 ribu.
Kedua, stop kriminalisasi buruh dan stop PHK. Ketiga, tolak reklamasi-total pengangguran, dan total RUU Tax amnesty. Terakhir, deklarasi Ormas buruh dengan nama rumah rakyat Indonesia (RRI) dan ORI. (mdk)
