logo
×

Selasa, 31 Mei 2016

Resahkan Warga, Tenaga Kasar China Ilegal Yang Jumlahnya Begitu Banyak Diminta Ditindak

Resahkan Warga, Tenaga Kasar China Ilegal Yang Jumlahnya Begitu Banyak Diminta Ditindak

Nusanews.com - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah meminta pihak terkait untuk segera melakukan penertiban tenaga kerja asing ilegal yang ditengarai banyak di beberapa daerah.

"Dari laporan yang kami terima, banyak tenaga kerja asing ilegal dari Cina dan Korea yang 'unskill' serta masuk ke Jateng tanpa izin," kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Khayatul Maki di Semarang, Senin (30/5/2016)

Ia mengungkapkan bahwa tenaga kerja asing dari Cina yang bekerja sebagai tenaga kasar di PLTU Cilacap jumlahnya banyak.

Menurut dia, seharusnya tenaga kerja asing yang bekerja di PLTU Cilacap itu merupakan tenaga ahli, bukan tenaga kasar sehingga hal tersebut meresahkan masyarakat setempat.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, menduga masuknya para tenaga kerja asing "unskill" tersebut karena dibawa oleh perusahaan yang pemilik modalnya berasal dari Cina.

"Dikhawatirkan, perbedaan budaya dari para pekerja asing itu memengaruhi masyarakat setempat karena mereka rata-rata tinggal di permukiman warga, sedangkan gaya hidup mereka terlalu bebas," ujarnya.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Windarto mendesak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Kanwil Kemenkumham Jateng serta kepolisian untuk melakukan investigasi terkait dengan dugaan banyaknya tenaga kerja asing ilegal di sejumlah daerah.

"Angka kemiskinan di Cilacap masih tinggi, ini sangat ironi karena di sana ada lapangan kerja yang sebenarnya bisa diisi tenaga lokal, tapi malah diisi tenaga kerja asing yang 'unskill'," kata politikus Partai Gerindra itu.

Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang saat dikonfirmasi pada kesempatan terpisah, mengaku sudah mengetahui adanya informasi terkait dengan banyaknya tenaga kerja asing ilegal di Kabupaten Cilacap.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat dan membentuk tim terpadu guna menindaklanjuti informasi tersebut," ujarnya. (ts)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: