Nusanews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menghapus kawasan 3 in 1 per Senin (16/5) kemarin. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan ujicoba penghapusan kawasan pengendalian kendaraan tersebut dalam 2 tahap selama satu bulan.
Sebagai gantinya, solusinya yang ditawarkan adalah dengan menerapkan jalan berbayar, electronic road pricing (ERP). Selain ERP, wacana sistem ganjil genap untuk mengantisipasi kemacetan Jakarta pun kembali bergulir. Tapi tampaknya wacana ini urung dilakukan.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan selain sulitnya pengawasan, polisi juga tidak mengambil keputusan perihal berlakunya wacana ganjil-genap. Keputusan ini diambil melalui rapat bersama bersama pihak kepolisian akhir pekan lalu.
Ditambah, kata Andri, berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi kemacetan lalu lintas hanya terjadi pada waktu 17.00-20.00 WIB.
"Saat 3 in 1 berlaku itu kan kemacetan bukan hanya saat 3 in 1 saja. Tapi setelah tidak berlaku, ruas jalan protokol itu juga macet dan bisanya pukul 22.00 WIB baru mulai terurai. Nah, sekarang pukul 20.00 WIB sudah terurai," kata AndriYansyah saat dihubungi, (25/3).
Sebagai gantinya, lanjut Andri, pihaknya akan terus mempercepat proyek jalan berbayar, electronic road pricing (ERP). Proyek ini, saat ini telah memasuki tahap lelang dan berkasnya pun telah rampung.
"ERP hanya tunggu payung hukumnya agar bisa dilelang oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP Dishubtrans. Dokumen lelang sudah lengkap," terangnya.
Sambil menunggu lelang ERP, Andri menuturkan akan menambah armada bus Transjakarta dan non BRT yang saling terintegrasi dengan sistem rupiah perkilometer. Termasuk juga menyiapkan sarana pejalan kaki dan park and ride-nya.
"Sembari nunggu, kami terus mengembangkan bus TransJakarta dengan mengintegrasikannya ke daerah mitra," jelas Andri.
"Park and ride kami akan bangun di atas kali seperti halte TransJakarta di Harmoni dan yang sudah ada kami revitalisasi. Sarana pejalan kaki segera dibangun di Sudirman-Thamrin tahun ini. Semuanya ditargetkan rampun pada 2018," sambungnya. (mdk)
