Nusanews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesumbar akan memperbanyak ruang terbuka hijau dan membangun ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA). Saat ini, tengah diupayakan pengadaan lahan termasuk membeli dari warga.
Namun target itu tak sesuai harapan. Dalam praktiknya, pembelian lahan tak mudah direalisasikan.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku bingung kenapa realisasi pembelian lahan begitu lamban. Hal itu diketahui dari minimnya serapan anggaran pembelian lahan pada penganggaran sudah memasuki triwulan kedua.
"Sudah bulan Juni belum bayar-bayar tanah, aneh nggak? Aneh. Artinya apa, dia cari-cari alasan surat itu, surat ini," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/6).
Dia mengaku sudah membuat kebijakan agar pembayaran pembelian lahan lebih mudah. Caranya dengan langsung men-transfer uang pembelian kepada pemilik tanah. Harapannya bisa menghilangkan praktik percaloan.
"Sekarang saya kunci. Transfer uang mesti ke nama pemiliknya. Mereka (oknum) bingung beli tanah sekarang, enggak ada calo. Dia takut pemiliknya enggak mau bagi hasil nanti. Langsung enggak bisa beli lahan," tutupnya. (mdk)
