Nusanews.com - Presiden Jokowi gencar memangkas anggaran kementerian dan lembaga namun justru memberikan anggaran tambahan kepada PT Lapindo Brantas. Apakah penambahan ini terkait dengan Golkar yang kini merapat ke pemerintah?
Sebagaimana diketahui, tambahan anggaran untuk PT Lapindo termuat dalam RUU APBN Perubahan 2016, pasal 30A. Pasal ini berbunyi: Untuk menjamin pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan kepada masyarakat korban di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana antisipasi sebesar Rp54,339.105.000.
Baca: Anggaran Kementerian Disunat, Jokowi Malah Tambah Anggaran Lapindo
"Aku enggak tahu, karena enggak ikut pembahasan. Mungkin ada sesuatu, bisa saja untuk cover sisa pembayaran," kata anggota DPR RI dari PDI Perjuangandi Masinton Pasaribu, di Gedung DPR, Senin (13/06/2016).
Ia juga mengelak ketika ditanya apakah karena bergabungnya Partai Golkar ke pemerintah, anggaran Lapindo ditambah.
"Eh, justru kalau pembahasan anggaran dilakukan antara Legislatif dan eksekutif. Mungkin karena kebutuhan. Karena mendukung pemerintah, tidak juga ya," elaknya.
Yang pasti, kata dia, penambahan anggaran itu harus diprioritaskan untuk masyarakat yang terkena dampak Lapindo dan kemudian, anggaran dikeluarkan negara tak boleh sia-sia untuk membantu masyarakat yang terdampak, uang negara yang dikeluarkan dikonversikan dalam bentuk aset. (rn)
