Nusanews.com - Tudingan bahwa kenaikan harga daging sapi saat ini warisan dari era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditentang keras oleh kader Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menegaskan, kenaikan harga daging sapi saat ini sulit dikendalikan lantaran sejak tahun lalu selalu mengalami fluktuasi naik di atas harga wajar. Bahkan, pernah terjadi mogok pedagang sapi, bahkan Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini.
"Sangat salah jika ada yang menyalahkan masalah ini warisan pemerintah sebelumnya. Sebab di masa pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada lima komoditas pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula tertata dengan baik dan ada roadmapnya," kata dia dalam perbincangan dengan redaksi, Senin (13/6).
Herman jelaskan, setiap tahun komoditas pangan pokok dievaluasi. Secara khusus, sapi dan kerbau tahun 2011 ada sensusnya sehingga sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunnya.
"Di Era SBY, progresnya jelas. Setiap tahun impor daging sapi turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor. Jumlahnya pun terbatas karena tujuannya swasembada," jelasnya.
Herman menambahkan, saat ini fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi dan impor sangat terbuka bebas. Namun ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi.
"Hal ini harus jadi evaluasi pemerintahan Jokowi. Tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena berlakunya harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada," tandasnya. (ts)
