Nusanews.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diam saja atas tuduhan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebutnya menerima alira dana dari pengembang reklamasi.
Menurutnya, pernyataan Ahok tersebut merupakan tuduhan yang serius dan berpotensi menjadi bola liar di masyarakat.
"Seharusnya Jokowi jangan diam saja, klarifikasi dong," kata Aqsa, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).
Pasalnya, kata dia, jika hal tersebut tidak diklarifikasi maka akan menjadi preseden buruk bagi Jokowi sebagai Kepala Negara.
"Itu tuduhan serius terhadap Presiden kita, Joko Widodo," kata dia.
Menurutnya, terlepas apakah tuduhan Ahok itu betul atau tidak, tetapi kata Aqsa, sebagai pejabat publik Jokowi tidak boleh menggunakan jabatannya untuk memperoleh manfaat pribadi.
"Bagi kita, seorang pejabat publik tidak bisa manfaatkan jabatan politiknya. Katakanlah di mau jadi gubernur kembali atau jadi presiden sekalipun," ungkapnya.
Sebelumya, beredar video di Youtube dimana Ahok sedang melakukan ralat dengan PT Jakarta Propertindo di Balaikota DKI Jakarta pada 26 Mei 2015 lalu.
"Saya pengin bilang Pak Jokowi tidak bisa jadi Presiden kalau ngandalin APBD, saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak ibu lihat yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inpeksi, waduk semua, itu semua full pengembang, kaget gak," kata Ahok di video yang diunggah oleh Humas Pemprov DKI di Youtube. (ts)
