Nusanews.com - Pemerintah seperti ketar-ketir dengan kondisi keuangan negara. Setelah utang Indonesia numpuk hingga Rp 3.420 triliun di semester pertama tahun ini, pemasukan negara tak sesuai target. Akibatnya, pemerintah memangkas anggaran untuk kementerian dan lembaga. Walah, negara lagi cekak ya...
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, pemerintah memangkas APBN 2016 sebesar Rp 50,6 triliun. Beberapa kementerian dan lembaga negara pun terkena imbas dari pemangkasan anggaran ini. Dihimpun Rakyat Merdeka, nyaris seluruh kementerian kena pangkas dalam hal pembelanjaan keuangan. Misalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diminta menghemat Rp 1,47 triliun, dari sebelumnya Rp 39,38 triliun menjadi Rp 38,07 triliun.
Menkeu Bambang Brodjonegoro, mengatakan penghematan akan dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya penundaan pembangunan gedung kekayaan negara di Manokwari, Papua, penghematan perjalanan dinas, peralatan kantor. Penghematan di pajak seperti pengurangan anggaran provisi dan pencetakan biaya materai, serta pembiayaan IT.
Kemudian, Kementerian Pertanian (Kementan), harus berhemat Rp 3,92 triliun. Mentan Amran Sulaiman mengatakan, dengan pemotongan itu, alokasi belanja Kementan turun menjadi Rp 27,58 triliun. Sektor di jajaran Kementan yang mengalami pengurangan anggaran meliputi Setjen sebesar Rp 38,3 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp 1,07 triliun, Ditjen Hortikultura Rp 112 miliar, Ditjen Perkebunan Rp 747 miliar dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 800 miliar.
Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang anggarannya harus dipotong Rp 6,5 triliun. Porsi penghematannya antara lain, pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kemendikbud dipotong Rp 345,581 miliar menjadi Rp 2,556 triliun. Lalu, anggaran pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian dipangkas Rp 29,391 miliar menjadi Rp 166,550 miliar. Kemudian, Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah dihemat Rp3,725 triliun menjadi Rp 23,779 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga kena pemotongan anggaran yakni Rp 8,4 trliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemotongan akan dilakukan dalam belanja barang, belanja modal yang tidak prioritas, pembelian mobil untuk proyek dan sisa lelang. Namun, Basuki menekankan, pihaknya tidak akan memangkas anggaran proyek prioritas seperti pembangunan jalan, jalan tol atau bendungan.
Selain kementerian, Bappenas juga terkena penghematan Rp 62,24 miliar, kemudian BPK Rp78,56 miliar, BPS Rp 531,08 miliar, LKPP Rp 64 miliar dan BPKP sebesar Rp 19,9 miliar.
Sementara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) menunjukkan, total utang pemerintah pusat Indonesia kini membengkak menjadi Rp 3.420 triliun.
Seskab Pramono Anung menjamin pemangkasan anggaran ini tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari masing-masing instansi pemerintah, termasuk Setkab. "Kami menjamin tidak ada penurunan kualitas yang seharusnya diberikan untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan," kata Pramono seperti dikutip dalam situs resmi Setkab, Jakarta, Jumat (10/6).
Fenomena pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga ini, menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid dikarenakan kondisi keuangan negara sedang cekak. "Ini jelas, kondisinya cekak. Utang menumpuk, penerimaan tidak terpenuhi terutama pajak sehingga, ya berbagai anggaran seluruh Kementerian dipangkas," ujar Edy kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Anggota DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan pemerintah agar bertindak cermat dalam merevisi APBN 2016. Salah-salah, bisa memperburuk hubungan kerjasama Indonesia dengan investor asing.
"Jika pemerintahan Jokowi selalu merevisi anggaran belanjanya menjadi lebih rendah, lama-kelamaan kredibilitas Pak Jokowi akan jatuh. Pemerintahan akan diragukan kompetensi dan kemampuannya merancang serta mengeksekusi anggaran," katanya. (rm)
