Nusanews.com - Publik media sosial ramai membicarakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Laporan yang dibuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu menyebut, empat kementerian dan lembaga (KL) mendapat opini disclaimer.
Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi mengatakan, dibandingk tahun sebelumnya, laporan tahun 2015 menunjukan perbaikan. Namun, semestinya tidak ada instansi pemerintah yang mendapatkan opini disclaimer.
"(Saat ini ada) empat KL yang peroleh opini tidak memberikan pendapat atau TMPatau disclaimer. Tahun lalu ada tujuh yang disclaimer, sekarang empat," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Empat kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora), TVRI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Tahun lalu saya sebutkan KL mana, sekarang saya sebutkan lagi supaya diingat-ingat tahun depan tidak lagi. Ini perlu jadi catatan," tegas Jokowi.
Nah, pernyataan Presiden Jokowi yang diberitakan sejumlah media online tersebut, menjadi pembicaraan publik media sosial. Ada netizen yang mengusulkan agar menteri atau pimpinan lembaga tersebut diganti saja.
Akun @tommysihotang pada jejaring sosial Twitter mengingatkan Presiden tentang Indikasi korupsi pada empat kementerian dan lembaga tersebut. "Hati hati terjadi kasus korupsi!" cuitnya.
Akun @matimunapster berharap, Presiden memberi sanksi terhadap pimpinan kementerian dan lembaga tersebut. "Harus ada punishment," kicaunya.
Akun @nidya1611 meledek empat intansi yang laporan keuangan buruk. "Lol. Yang raportnya jelek. Sibuk ngurusin yang nggak penting," ledeknya.
Netizen @mikosoegiarto berharap, pimpinan empat instansi itu serius memperbaiki diri dan minta maaf kepada rakyat. "Eling pak bu. Ikhlas saja kalau salah. Minta maaf... Perbaiki," sarannya.
Beberapa netizen berharap, Presiden mencopot menteri dan pimpinan lembaga yang mendapat opini disclaimer. Pejabat seperti itu tidak pantas dipertahankan. "Ganti menterinya pak Presiden. Yang pinter-pinter kerja banyak," usul akun @aopang.
Netizen juga menyampaikan komentar pada kolom pembaca media online yang memberitkan masalah ini. Akun @aghost pada kolom komentar Detik.com menilai, Menteri Sosial rajin tampil di media massa, namun kinerjanya tidak baik dan itu terbukti pada laporan BPK. "Mensos cuma eksis doang di media, prestasi nol besar. Tolong di-reshuffle aja pak Presiden," sarannya.
Akun @petugas_partai_tipu2 mengaku heran dengan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, selama ini tanpa prestasi dan penuh kontroversi. "Lalu Kemenpora itu bisanya apa?" tanyanya.
Akun @hamuyad menyindir Komnas HAM yang aktif menyuarakan isu-isu hak asasi manusia, namun pengelolaan keuangannya buruk. "Wah Komnas HAM gimana sih??? Ini instansi paling pinter menilai orang lain, tapi nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ngaca dong," kecamnya.
Akun @jbsa menimpali, laporan keuangan buruk, bisa diartikan Komnas HAM melanggar HAM. "Komnas HAM, laporan keuangan rakyat nggak beres, melanggar HAM lho," candanya.
Secara terpisah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan pembelaan membela diri. Dia beralasan, kementeriannya dapat penilaian disclaimer karena Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bermasalah. BPK merekomendasikan, program ini harus menggunakan rekening khusus.
"Dulu itu BPK minta siapkan rekening khusus untuk PKH dan KKS. Saya sudah minta ke PT Pos untuk siapkan rekening khusus itu. Sudah kan. Setelah itu, rupanya rekening di pusat saja jadi satu. Tetapi di bawah di-blended jadi satu sama rekening operasional," kilah Khofifah di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Dia mengklaim Kemensos sudah melakukan pembenahan dengan perbaikan kontrak PT Pos. Namun, pelaksanaannya baru bisa di Jakarta.
Di tempat yang sama, Menpora Imam Nahrawi juga menyampaikan pembelan. Imam menuding banyak proyek Kemenpora pada pemerintahan SBY bermasalah. Di antaranya, proyek pusat sarana dan pelatihan olahraga Hambalang.
"Ternyata setelah yang mestinya dilaporkan secara baik, ternyata masih perlu perbaikan. contohnya Hambalang, sesuatu yang sudah sangat lama yang kemudian dibebankan kepada saya hari ini. Sehingga salah satu yang memberatkan adalah tentang Hambalang," kilahnya, kemarin.
Selain itu, kata Imam, ada beberapa aset bermasalah. Padahal, proyek itu sudah dijalankan sejak beberapa tahun lalu. "Ternyata beberapa aset yang dikelola oleh menteri sebelum saya, sekarang menjadi temuan. Tentu ini akan saya dalami lebih lanjut dan itu harus kita laporkan kepada BPK," terang Imam.
Selain empat kementerian dan lembaga yang mendapat opini disclaimer, BPK menilai 56 kementerian dan lembaga berkinerja baik, sehingga dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 KL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Secara keseluruhan, LKPP2015 mendapat opini WDP. (rm)
