Sunnatullah. Itulah perasaan lapar dan haus akibat menahan diri (berpuasa) selama sekitar 12 jam hingga 22 jam, tergantung balahan dunianya. Yang perlu kita catat lebih jauh, bukan sekedar keimanannya terhadap perintah Allah tentang shaum itu, tapi pesan apakah di balik seruan-Nya, terutama dalam dimensi kemanusiaan.
Pesan yang menonjol adalah sebuah edukasi yang diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi setiap diri bahwa lapar dan dahaga – apalagi dialami hampir setiap saat – sesungguhnya sangat menyiksa dan menderita. Siapapun tidak menghendakinya. Edukasi empirik puasa diharapkan mampu menumbuhkan empati kepada siapapun yang selalu diperhadapkan kekurangan (miskin). Inilah pesan substantif yang sarat dengan dimensi kemanusiaan.
Sebuah renungan, berhasilkah pesan substantif itu menumbuhkan kesadaran kemanusiaan? Terlalu berlebihan jika menihilkan sama sekali. Sejumlah fakta cukup menggambarkan, selama Ramadhan banyak pihak – kalangan shaimin-shaimat bahkan yang tidak berpuasa – berlomba beramal saleh, dalam bentuk memberikan pangan atau bantuan lainnya.
Bahkan, bagi kalangan muslim, mereka menyadari kewajiban fundamental: membayar zakat fitrah. Ada juga zakat harta. Semua praktik ibadah tersebut punya dimensi sosial yang cukup kuat.
Yang perlu kita tatap lebih lanjut, adakah sikap empatif karena berpuasa itu sampai menumbuhkan kesadaran berbagai elemen masyarakat pada tataran sikap tegas bahwa kemiskinan merupakan musuh bersama (the common enemy)? Inilah yang belum terlihat jelas.
Fakta menunjukkan, kemiskinan – katakanlah di Tanah Air tercinta ini yang berpenduduk Islam terbesar di dunia – masih cukup besar: mencapai 28,51 juta (naik sekitar 780 ribu dari setahun) dari dahun lalu.
Realitas kemiskinan tersebut setidaknya dapat dibaca dalam dua domain utama. Pertama, para penyelenggara negara dari komponen manapun dapat dinilai gagal mengambil spirit edukatif dari perintah berpuasa itu. Kita akan memahami ataupun memaklumi jika kegagalannya karena alasan perbedaan keyakinan (agama). Justru yang memprihatinkan, sebagian besar pengelola negara ini tercatat muslim.
Maka, realitas kegagalan pengentasan kemiskinan harus kita catat sebagai bukti kegagalan muslim dalam merefleksikan pesan spiritual ibadah puasa. Sejauh ini, puasa hanya ditangkap maknanya hanya sebagai urusan individual dan transendental. Merasa telah menjalankan kewajiban setelah berpuasa, meski hanya dari sisi rukunnya saja, tanpa memandang sisi kualitas yang sejatinya sangat reflektif-konstruktif bagi kepentingan kemanusiaan.
Islam yang notabene sebagai rahmatan lil`alamin, ternyata – untuk persoalan puasa – dieksepsikan. Mengapa harus “mendiskriminasikan” di antara prinsip dan ajaran Allah yang holistik dan komprehensif itu? Sikap seperti inilah yang kemudian melahirkan format kebijakan setengah hati untuk “menendang” jauh makhluk kemiskinan. Yang justru kian eksis adalah format kebijakan yang memperbesar angka kemiskinan struktural.
Dalam beberapa hal, kita bisa saksikan bagaimana jumlah kemiskinan kian membesar akibat kebijakan kenaikan harga BBM misalnya. Saat ini kita juga diperhadapkan fenomena lonjakan harga yang tak wajar, sehingga kalangan miskin harus menghadapi realitas ketidakberdayaan mengkonsumsi. Kita juga saksikan bagaimana terus dilakukan secara sistimatis praktik diskriminasi terhadap para pihak yang melalukan malpraktik kebijakan sehingga terjadi kebocoran uang negara dalam jumlah tidak kecil.
Juga, kita saksikan sikap politik yang membiarkan praktik kekuasaan yang membuat kalangan petani, nelayan dan kalangan marginal lainnya makin terdesak dan akhirnya semakin miskin. Seperti tak terlihat keberpihakannya terhadap kalangan miskin.
Hal itu – jika dikaitkan dengan ibadah puasa – karena menjalankan perintah shaum tidak dibarengi dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang tergurat erat dalam perintah Allah itu. Puasa hanya dilihat dari sisi instruksi individual semata, sekaligus mengabaikan dimensi sosialnya, padahal sangat kental keterkaitannya.
Diakui atau tidak, format kebijakan terhadap masalah kemiskinan yang masih bertengger tinggi itu cukup menggambarkan sikap sekuleristik yang demikian jelas. Dimensi sosial puasa terbuang jauh dari proses perumusan kebijakan anti kemiskinan. Yang perlu kita garis-bawahi lagi, semakin sekuleristik sikapnya, maka format kebijakannya semakin jauh dari konstruksi solutif ideal untuk kepentingan umat manusia. Inilah keunggulan komparatif ajaran Islam.
Yang menjadi persoalan, bukan hanya muslim yang terkena dampak destruktif akibat sekulerisasi itu, tapi bangsa yang heterogin ini juga akan alami proses kemiskinan yang semakin eksis. Di sinilah urgensinya mengartrikulasikan spiritualitas Islam secara membumi – di antaranya berpuasa – justru akan menumbuhkan proses penguatan sikap empatif kemanusiaan, sehingga anti kemiskinan bukanlah hanya slogan.
Komitmen anti kemiskinan semakin menguat karena dirinya merasakan betapa lapar dan dahaga selalu membuat ia menderita. Komitmen inilah yang kemudian mendorong lahirnya sejumlah format kebijakan, bersifat langsung atau tidak terhadap proses dan upaya pengentasan kemiskinan. Seluruh format kebijakan akan dirancang sedemikian rupa agar tidak lahirkan kemiskinan baru, sekaligus mereduksi kemiskinan yang masih eksis secara serius (full committed).
Bagaimana dengan aktor non-negara (masyarakat)? Realitas kemiskinan itu – sebagai domain kedua – bisa dilihat dari kegagalan shaimin-shaimat dalam meraih substansi spiritualitas puasa. Puasa dijalankan sebatas “simponi” yang mengalun indah, tapi tak sampai peresapan yang begitu dalam pesannya. Memang sangat subyektif penilaiannya dan dapat dipertanyakan validitas penilaiannya.
Namun, secara matematis kita bisa mengkalkulasi, jika para shaimin-shaimat tumbuh empati kemanusiaannya, maka angka kemiskinan sebanyak 28,51 juta bukanlah angka besar. Kita asumsikan, kebutuhan minimal mereka sekitar Rp 750.000 per bulan, sehingga diperlukan dana Rp 21.382.500.000.000,-.
Andai para shaimin – shaimat Indonesia ini mencapai sekitar 100 juta dan mereka berinfak-shadaqah sekitar Rp 200.000 per bulan, maka akan terkumpul dana infak-shadaqah sebesar Rp 20 trilyun/bulan.
Betapa besar kontribusi kaum shaimin-shaimat dalam mengentaskan kemiskinan. Sungguh signifikan. Sisa yang ada (Rp 1.382.500.000.000,-) dihandle negara atau oleh kaum shaimin-shaimat itu sendiri dengan menaikkan nilai infak-shadaqahnya.
Boleh jadi, jumlah shaimin-shaimat sekitar 100 juta terlalu besar angkanya. Kita ambil separuhnya (50 juta orang). Jika asumsinya angka itu, maka setidaknya kaum shaimin-shaimat memberikan kontribusi sekitar Rp10 trilyun/bulan. Angka ini pun tetap bermakna besar dalam upaya mengurangi kemiskinan nasional.
Sekali lagi, jika shaimin-shaimat berhasil merengkuh nilai-nilai spiritualitas ibadah puasa, yang bakal muncul dominan adalah keterpanggilan untuk mengurangi angka kemiskinan itu, bukan sebaliknya.
Fakta sosial menunjukkan, makhluk kemiskinan negeri ini masih cukup tinggi. Dalam perspektif sosial-ekonomi puasa, realitas itu mengabsahkan penilaian bahwa shaimin-shaimat kita masih sangat terbatas dalam menjabarkan pesan kemanusiaan dari ibadah puasa.
Sebagian besar masih terpaku pada dimensi ukhrawi untuk kepentingan individual. Yaitu, berpuasa agar menjadi lebih bertakwa yang puncaknya mengharapkan surga-Nya sebagai imbalan kelak. Sebuah kerangka ibadah mahdhah yang sangat ”transaksional”.
Memang Allah tidak melarang hambanya yang mengharapkan itu. Tapi, sebagai makhluk yang selama hidupnya terkucuri nikmat yang tak terhingga nilainya, kita seharusnya malu dengan sikap ibadah yang transaksional itu.
Kini, sudah saatnya ibadah puasa dirancang-bangun untuk mencetak pribadi yang saleh secara sosial,di samping ketakwaan individual. Implikasi positif-konstriktif ini – secara otomatis – akan mencetak kualitas pribadinya secara individual.
Ia – secara sekaligus – juga akan berhasil meraih manfaat duniawi-ukhrawi. Inilah kerangka solusi yang kita tunggu bersama agar kepentingan kemanusiaan di dunia ini juga terjawab dari ajaran berpuasa. (ts)
