Nusanews.com - Ada yang tidak sehat dalam kehidupan partai politik saat ini. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada tangan-tangan tak kelihatan (the invisible band) yang mencampuri urusan internal partai.
"Rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Disamping merusak sendi-sendi demokrasi, tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan," ujar SBY, Jumat malam (10/6/2016) di Cikeas, Bogor.
Berbicara Refleksi Ramadhan tentang Situasi Nasional Saat Ini yang dihadiri para petinggi Partai Demokrat, SBY mengingatkan sistem demokrasi yang dibangun bangsa ini seharusnya menghadirkan kompetisi politik yang "fair" dan berdasarkan "fair play".
"Jika intervensi itu membuat sebuah partai menjadi lemah dan terpecah (devided) sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing baik dalam Pilkada maupun Pemilu Nasional, hal demikian merupakan tindakan yang tercela," papar SBY.
Menurut dia, dalam kehidupan demokrasi yang sehat, dan bukan dalam sistem otoritarian, partai politik memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menjalankan misi politiknya. Setiap campur tangan terhadap urusan internal partai, akan menciderai demokrasi dan tatanan politik yang berkeadaban (civilized).
"Apakah dari pemerintah, partai politik lain atau siapapun. Keras atau lunak sikap sebuah partai politik terhadap kekuasaan adalah hak dan kedaulatan partai itu. Semua wajib menghormatinya," papar SBY yang menyampaikan hal itu dari kediamannya.
Di sisi lain, menurut Presiden RI ke 5 ini, dalam demokrasi berlaku pula hukum "checks and balances". Artinya, sebuah "power" (baca kekuatan dan kekuasaan) haruslah diimbangi atau dikontrol oleh "power" yang lain.
"Kalau ini terjadi, akan tercegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang kuat. Dan, ingat, "absolute power can corrupt absolutely". Artinya, jika kekuasaan menumpuk pada satu kubu maka kekuasaan itu mudah untuk disalahgunakan," papar dia.
Pada kesempatan tersebut SBY mengajak belajar dari pengalaman masa lalu bangsa Indonesia sendiri. Selain itu juga pengalaman bangsa-bangsa lain, yang karena penguasa menjalankan kekuasaan absolut akhirnya harus dikoreksi oleh sejarah. (ts)
