Nusanews.com - Rapat kerja (raker) Komisi VII DPR RI dengan KemenESDM dengan agenda membahas RKA/KL dan RKP 2017 tak banyak dihadiri anggota komisi VII.
Berdasarkan pantauan TeropongSenayan, dari jumlah keseluruhan anggota Komisi VII yang berjumlah 48 orang, rapat tersebut hanya dihadiri 15 anggota DPR RI saja.
Menanggapi hal tersebut, peneliti anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Banyaknya anggota DPR yang tidak hadir dalam sebuah rapat merupakan persoalan klasik DPR.
"Kelakuan bolos anggota dewan ini sangat mengganggu kinerja DPR dalam memutuskan kebijakan yang penting," tandas Uchok saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (21/07/2016).
Lebih lanjut Uchok menganggap, Kelakuan jarang hadir ini atau hoby anggota dewan yang suka bolos ini disebabkan trauma masa lalu saat di sekolah.
"Pada saat sekolah, anggota dewan itu harus displin masuk kelas, dan kalau terlambat masuk kelas bisa dicubit atau dihukum oleh guru kelas. Tapi ketika jadi di parlemen, anggota dewan tidak mau ditekan atau tidak mau displin ketika waktu sekolah. sehingga harus memperlihatkan sok jago, sok merasa benar apa yang mereka lakukan, dan yang tidak mau diatur-atur seperti waktu sekolah. Tatib tertib atau aturan DPR harus tunduk dengan "kenakalan" anggota dewan yang suka bolos," sindir dia.
"Sampai sekarang, Mahkamah Kehormatan Dewan atau fraksi, mana ada yang berani untuk mendisiplinkan anggotanya yang suka bolos, dan mereka membiarkan anggota dewan ini," tambah Uchok.
Padahal, kata Uchok, Hal ini sangat mengancam kinerja DPR dan publik akan menganggap anggota dewan hanya makan gaji buta doang nantinya.
"Anggota dewan harus hadir dong dalam rapat-rapat komisi. Kalau enggak hadir, nanti dinilai publik bahwa anggota DPR dicurigai lagi berburu Pokemon lho," sindir dia. (ts)
