Nusanews.com - Kebijakan Gubernur DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuai hasil negatifnya. Warga miskin DKI, korban penggusuran akan dendam, dengan tidak memilih Ahok di pilgub tahun depan.
Demikian diungkapkan sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Musni Umar di Jakarta, kemarin.
Musni mengatakan, Ahok tengah menginvestasikan kebencian rakyat kepada dirinya dengan terus-menerus melakukan penggusuran terhadap warga miskin di Jakarta. "Dendam mereka akan 'meledak' pada pilgub nanti, dengan tidak lagi memilih incumbent," ujar Musni di Jakarta, kemarin.
Selain itu, jika kondisi ini terus berlangsung, niscaya akan mencipta potensi konflik. Ahok tengah menyiapkan titik-titik di Jakarta yang siap meledak. Musni mengibaratkan dengan istilah ‘jerami kering’.
"Jerami kering yang hanya butuh pemantik kecil saja sudah bisa terbakar, meledak. Semakin Anda banyak menggusur, semakin mencipta potensi konflik di berbagai titik," ujarnya.
Meskipun warga miskin tidak punya kekuatan hadapi kekuasaan, namun diingatkan dia, sejarah sudah berulang kali menunjukkan kekuatan rakyat. "Bisa terjadi pembalasan dendam dari orang-orang yang tergusur dan tersingkir di Jakarta, kota tempat tinggal mereka sejak kecil," kata Musni.
Berdasarkan hasil blusukannya ke tengah masyarakat, ada ketidaknyamanan dengan incumbent Ahok. Mereka khawatir dengan kebijakan yang sangat tidak memihak kalangan menengah bawah. Penggusuran maupun pengusiran menjadi momok sangat menakutkan.
"Kalau melihat media mainstream memang Ahok seakan-akan sudah menang. Tapi kenyataan di bawah Ahok tidak akan dipilih. Warga saat ini membutuhkan figur alternatif," tegasnya.
Diketahui, berdasarkan data BPS DKI Jakarta, penduduk miskin pada September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen. Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin.
Partai Gerindra juga meyakini kalangan menengah bawah tidak akan memilih Ahok di Pilgub 2017. Alasannya, Jakarta di bawah Ahok tidak memihak rakyat kecil, terbukti jumlah penduduk miskin justru bertambah.
"Wajar jumlah orang miskin naik, kan Ahok hobi menggusur warga miskin. Penggusuran ini memiliki kontribusi besar atas meningkatnya jumlah orang miskin di Jakarta," kata Ketua DPD Partai Gerindra DKIJakarta, Mohamad Taufik kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Taufik mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka yang tersingkirkan ini jadi modal untuk mengalahkan Ahok di Pilgub 2017.
"Data BPS ini sangat obyektif. Tidak ada pesanan dari pihak manapun. Siapapun lawan Ahok sudah pasti mengantongi suara ini," tegasnya.
Selain itu, meningkatnya kemiskinan ini berkaitan erat dengan kinerja Ahok. Karena APBD itu harusnya menjadi pemicu pertunbuhan ekonomi. Kalau APBD terserap jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat, kemudian angka kemiskinan menurun.
"Penyerapan APBD DKIselalu di bawah 50 persen. Ini sangat merugikan rakyat. Semoga saja rakyat melihat fakta ini saat memilih nanti," tukasnya.
Warga DKI Tidak Ngaruh Isu SARA
Lembaga survei IndoStrategi telah mengeluarkan hasil surveinya terkait isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) jelang Pilkada 2017. Hasil survei menyatakan, mayoritas warga tidak terpengaruh isu SARAyang digulirkan.
"Sebanyak kira-kira 29 persen responden yakin bahwa masyarakat DKI Jakarta bisa terbelah oleh isu-isu SARA, sedangkan menentang keyakinan ini sebanyak 59 persen. Sisanya, menyatakan ragu-ragu jika isu SARA dapat memicu konflik," ujar Direktur Eksekutif IndoStrategi Andar Nubowo, di Jakarta, Selasa (10/5).
Survei itu dilakukan pada 1-12 April 2016 dengan responden sebanyak 1.200 orang di lima kota dan satu kabupaten di DKI.
Meski begitu, adanya 29 persenresponden menyatakan isu SARA dapat memicu konflik dan harus diwaspadai. Sekecil apa pun potensi konflik, lanjut Andar, berpotensi menimbulkankerusuhan jika dibiarkan.
"Potensi konflik itu sekecil apa pun akan menjadi warning.Reformasi jangan sampai tercederai dengan isu SARA pada kampanye pilkada,"kata Andar. *** (rmol)
