Nusanews.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai akan lebih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) jika ada campur tangan aktif TNI dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.
"Tanpa TNI masuk saja sudah banyak pelanggaran HAM akibat densus 88," ujar Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqqodas di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/07/2016).
Mantan Pimpinan KPK itu khawatir, tak akan ada transparansi dari pihak TNI jika ada ada anggota terbukti melakukan pelanggaran dan masuk ke pengadilan militer.
Hal itu, sambung Busyro, tercermin dari tertutupnya peradilan terhadap anggota Densus 88 yang terbukti melakukan pelanggaran SOP saat penangkapan terduga teroris Siyono.
"Kalau ada yang terlibat harus ada peradilan militer. Disitu tidak ada transparansi karena di situ perangkatnya militer semua," ungkap Busyro.
Sehingga Busyro menilai, dilibatkannya TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme adalah tak lepas dari sebuah kepentingan politik. Bahkan, citra TNI akan buruk jika tetap dilibatkan operasi pemberantasan terorisme.
"Menarik TNI adalah sebuah keprihatinan dan kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai TNI sudah elok. Jangan ditarik untuk kepentingan politik lain," tegas Busyro. (rn)
