Nusanews.com - Anggaran Kementerian Pertanian tahun ini menurun dari sebelumnya Rp 31,51 Triliun menjadi Rp 27,58 Triliun. Ini menyusul pemangkasan anggaran di tengah tahun sebesar Rp 3,92 triliun.
Kendati demikian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut tak mengorbankan program-program yang berhubungan dengan pertanian rakyat. Pemangkasan hanya menyasar pada belanja operasional.
"Ini dana perjalanan dinas kami kurangi. Setiap acara nggak ada nasi tumpeng, air putih saja selesai. Anggarannya untuk rakyat dan petani," katanya saat acara panen padi dan tanam benih di Desa Cinta Damai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (25/7).
Justru, menurut Amran, anggaran untuk program pertanian mengalami peningkatan. Ini terlihat dari anggaran bantuan pertanian yang naik signifikan dari sebelumnya hanya cukup untuk pengadaan 4 ribu unit pada 2014 menjadi 80 ribu unit setahun kemudian.
Terkait anggaran bantuan pertanian ini, Amran mengaku pernah ditegur Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, Wapres keberatan jika Kementan mencabut bantuan pertanian di sepuluh kabupaten di Indonesia.
"Jadi Pak Wapres ini keberatan kenapa anggaran bantuan alat pertanian dicabut. Saya waktu itu lagi makan tiba tiba dipanggil."
Amran menjawab, pihaknya bakal mengevaluasi pencabutan bantuan pertanian tersebut. Namun, dia juga menjelaskan bahwa pencabutan bantuan pertanian merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Ini kan perintah presiden. Anggaran bantuan sepuluh desa itu dicabut karena hasil panen mereka turun. kalau hasil panen meningkat, maka anggaran bantuan ditingkatkan, dan begitu juga sebaliknya," jelas Amran kepada Wapres JK kala itu.
Mendengar penjelasan Amran, JK akhirnya mendukung pencabutan bantuan pertanian.
"Akhirnya Wapres JK bilang 'sudah benar pak menteri'. Produksi naik anggaran pasti akan naik. Kalau produksi turun, anggaran daerah tersebut digeser ke daerah tetangga." (mdk)
