Nusanews.com - Presiden Jokowi tiba tiba menginstruksikan untuk para menteri dala kabinet kerja untuk tidak keluar dari Jakarta, karena akan ada rapat paripurna tanggal 29 Juli 2016; dan kemungkinan informasi terkait Reshuffle akan diberitahukan oleh Presiden Jokowi pada rapat tersebut
Berikut pesan yang dikirim Mensesneg Pratikno kepada para menteri:
Bapak Ibu Kabinet Kerja yth, Menindaklanjuti arahan Bp Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta minggu ini (tgl 25 sd 29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan diwajibkan utk hadir semua.
Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.
Pratikno
Untuk diketahui, dalam beberapa hari terakhir Presiden Joko Widodo sering memanggil sejumlah menteri di luar agenda resmi ke Istana Negara, Jakarta. Kali ini, giliran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise dan Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga, yang dipanggil Presiden Jokowi.
Akhir pekan kemarin giliran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Pusat Ferry Mursyidan Baldan tiba-tiba dipanggil Presiden ke Istana Negara. Namun tiga menteri ini menampik pemanggilan terkait isu reshuffle kabinet kerja seperti dilansir dari laman media Merdeka.com
Reshuffle memang hak Prerogatif Presiden; namun sudah seharusnya Presiden memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Rakyat didalam memutuskan nama nama menteri yang diganti dan nama nama yang akan mengisi posisi menteri yang ditinggalkan
Namun sepertinya, agenda Reshuffle kali ini adalah penuh dengan agenda politik, mendengarkan dan lebih banyak kepada politik kompromi bagi bagi kekuasaan
Reshuffle untuk memberi ruang tambahan bagi partai pendukung yang belum masuk dalam kabinet seperti Partai Golkar dan PAN
Reshuffle kini bukan lagi menjadi ajang evaluasi kinerja, namun telah menjadi komoditas politik untuk bagi bagi kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan dua periode
Entah, kini dimana posisi rakyat dimata Presiden; sehingga pergantian menteri pun dilakukan tanpa perlu mendengarkan kebutuhan akan kepentingan pro rakyat, tetapi lebih mendengarkan tuntutan bagi bagi posisi partai pendukung, ironi. (ln)
