Nusanews.com - Belanja pegawai di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas 50 persen dari total belanja daerah. Padahal, Gunung Kidul menduduki angka kemiskinan tertinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Berdasarkan rilis yang diterima dari Badan Pusat Statistik tahun 2013, prosentase kemiskinan Gunung Kidul mencapai 21,7 persen.
Oleh sebab itu, Sekretaris Komisi B DPRD Gunung Kidul Arif Wibowo di Gunung Kidul, Jumat (22/07/2016), mendesak pemkab tidak menambah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Pemkab sebaiknya melakukan proyeksi untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai dalam beberapa tahun ke depan," kata Arif.
Ia mengatakan rasionalisasi belanja bisa dilakukan terkait adanya penarikan SMA/SMK ke provinsi menjadi angin segar, karena jumlah pegawai cukup banyak yang ditarik ke provinsi.
"Namun saat ini kewenangan sekolah SMA/SMK dilakukan judicial review dan dikabulkan," katanya.
Arif mengatakan pemkab sebenarnya bisa melalui jalan lain, seperti peningkatan PAD melalui sektor pariwisata. Namun, hal ini belum bisa meningkatkan perbandingan antara belanja pegawai dan PAD.
"Kami berharap pemkab bisa menyajikan data proyeski untuk menekan belanja pegawai. Badan kepegawaian Daerah (BKD) diharapkan bisa melihat dimana saja kekurangan PNS dan yang membutuhkan tambahan pegawai," katanya.
Penjabat Sekda Gunung Kidul Supartono mengakui untuk menekan angka belanja pegawai cukup sulit dilakukan. Saat ini dari catatannya masih sekitar 60 persen dari APBD.
Menurut dia, sulitnya menekan angka belanja pegawai karena sering adanya perubahan peraturan. "Untuk sertifikasi yang sebelumnya tidak masuk ke belanja pegawai sekarang masuk, jika tidak masuk belanja, mungkin belanja pegawai di bawah 50 persen," katanya. (rn)
