Nusanews.com - Petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ingin mengambil cuti kampanye untuk Pilkada DKI 2017. Alasannya mantan Bupati Belitung itu ingin tetap melaksanakan kerjaannya di Balaikota, karena takut ada oknum PNS yang `bermain` anggaran APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp70 triliun.
"Alasan Ahok menolak cuti demi menjaga APBD, dan ini menunjukkan Ahok telah gagal sebagai pemimpin. Gagal membuat sistem yang baik dan gagal menempatkan orang-orang yang bersih dan kompeten." ujar Ketua Umum Badan Relawan Nusantara, Edysa Girsang di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Menurut Eq, sapaan akrab Edysa Girsang, pernyataan Ahok itu membuka kedok pemerintahan yang dipimpinnya. Ahok yang terlihat ketakutan menunjukkan bahwa selama ini personalisasi kekuasaan hanya kesombongan, karena Ahok gagal membentuk PNS yang berkompeten dan profesional. "Nyatanya Ahok gagal membentuk kualitas PNS yang kompeten dan profesional," tegas aktivis 98 ini.
Selain memberikan kritik atas kegagalan kepemimpinan Ahok, Eq juga menaruh curiga bahwa terdapat kepentingan politis dalam sikap Ahok yang melanggar peraturan PKPU. Karena saat kampanye Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu Ahok mengambil cuti.
"Saya mencurigai adanya kepentingan politik atas penolakan Ahok mengambil cuti kampanye. Pasalnya, tahun 2012 dulu dia (Ahok) mengambil cuti lho, dan dengan tidak maunya dia mengambil cuti kampanye, dia kembali telah melanggar peraturan yang berlaku. Dan kini dia mengajukan judicial review juga di MK," jelasnya.
Seperti diketahui Ahok mengajukan JR ke MK karena mendapat mandat bekerja aktif hingga Oktober 2017. Ia tidak rela menjelang akhir masa jabatannya dikurangi empat bulan dengan alasan petahana wajib cuti di masa kampanye.
Ahok sudah mendaftarkan uji materi (judicial review) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait cuti petahana. Ahok ingin mendapatkan kepastian terhadap aturan yang dinilai tidak adil itu. (ht)
