Nusanews.com - Pemecatan Arcandra Tahar dari jabatan menteri ESDM menuai kontoversi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggulirkan hak interpelasi ke pemerintah terkait polemik Arcandra.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyatakan DPR perlu menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan pemerintah .
"Jelas ESDM sangat strategis. Ini nyawanya Indonesia ini. Makanya DPR perlu menggulirkan hak interpelasi," kata Nasir kepada wartawan.
Menurut Nasir, Jokowi harus menjelaskan beberapa hal salah satunya alasan memberhentikan Arcandra. "Untuk bertanya kok bisa masuk. Pertama kenapa diberhentikan alasannya? Oh pegang paspor. Kenapa bisa masuk? Kenapa bisa lolos? Nggak mungkin ini, ini bukan RT," kata dia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, hak interpelasi akan digulirkan bila memenuhi kuorum anggota.
"Mungkin yang perlu diklarifikasi ini bagaimana sih prosesnya kok bisa terjadi. Nanti kami lihat, nanti lihat," kata Fadli Zon. (rn)
