Nusanews.com - Meski mengaku tak punya ambisi untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di pilkada DKI tahun 2017 mendatang, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tetap tak pelit untuk mengumbar gagasannya dalam membangun Ibu Kota secara baik dan benar.
Rizal berulang kali menegaskan bahwa membangun Ibukota jangan pernah ada tangisan. Ia ingin mengantitesiskan pembangunan Jakarta di bawah rezim Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dalam membangun Jakarta selalu menghadirkan tangisan bagi warga. Misalnya, sebut Rizal, pola penggusuran yang kerap dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini semakin menambah pedih kehidupan masyarakat miskin.
"Penggusuran yang terjadi belakangan ini seperti di kampung Akuarium dan Pasar ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, selalu penuh tangisan," ujar Rizal di Jakarta, Kamis (25/08/2016).
Penggusuran lahan seluas 4 hektar di kampung Akuarium, menurut Rizal, sangat tidak manusiawi. Pasalnya, lebih dari empat ratus keluarga yang menghuni di lokasi tersebut sudah hidup puluhan tahun, dan selalu membayar PBB setiap tahun.
"Para warga di sana sudah hidup puluhan tahun dan selalu bayar PBB. Sekarang mereka digusur, dan dikasih kompensasi sepeser pun. Gusurnya pun pakai tentara dan polisi," ungkap Rizal.
Memang, diakui Rizal, masyarakat korban gusuran itu ditempatkan di Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Tapi, itupun hanya digratiskan selama 3 bulan, dan lokasinya sangat jauh dari tempat usaha para warga. Kondisi inilah yang justru akan memiskinkan masyarakat.
"Mereka disuruh tinggal di rusunawa yang gratis cuman sampai 3 bulan doang, abis itu mesti disuruh bayar Rp700 ribu sampai Rp1,2 juta, bayar listrik, bayar air, jauh dari tempat nyari makan, pasti ini ngajak miskin," ujar Rizal.
Menurut Rizal, masih ada cara lain yang lebih santun yang dapat diupayakan untuk mencapai win win solution. "Kita bisa bangun Jakarta tanpa tangisan, karena ini 4 hektare," kata Rizal.
Rizal berpendapat, dengan luas lahan yang mencapai 4 hektare itu, sejatinya bisa dimaksimalkan setengah hektare untuk dibangun apartemen bertingkat bagi warga di sana dengan masing-masing keluarga mendapatkan luas apartemen sekitar 60-70 meter persegi. Warga tersebut, kata Rizal, berhak mendapatkan fasilitas tersebut secara gratis.
"Kalau dihitung biaya bangunan untuk bikin apartemen tinggi ini maksimum Rp150 miliar. Nanti kita bikinin taman bermain, taman yang hijau untuk setengah hektare lagi, tempat untuk bisnis, UKM, yang 3 hektare sisanya kita tender ke swasta secara transparan," imbau Rizal.
Bagi Rizal, nilai untuk membangun apartemen bagi warga itu sangat memungkinkan, mengingat harga tanah di sana per meter persegi mencapai Rp25 juta rupiah. Lalu, jika sisa lahan dijual kepada pengembang 3 hektarenya, maka akan bisa mendapatkan sekitar Rp750 miliar.
"Artinya bangun yang tadi, apartemen kurang dari Rp200 miliar, Pemda DKI malah untung. Ini yang sudah dilakukan oleh Lee Kwan Yew di Singapura, mengubah Singapura. Kita bisa lakukan di sini kok, tapi ini adalah contoh dari kapitalisme ugal-ugalan, mau untung super gede," katanya.
Rizal mengatakan pengembang tersebut juga dapat "mensponsori" penggusuran dan pembongkaran bangunan yang telah ada. Pada akhirnya, kata Rizal, semua akan sejahtera.
"Karena hitungan ekonominya masuk untuk di Jakarta. Kita tidak ingin lagi ini terjadi, kita harus ubah jakarta tanpa tangisan," tutur Rizal.
Terkait dengan kemacetan di Jakarta yang semakin hari semakin parah, Rizal meyakini kebijakan ganjil-genap mampu menjawab hal itu. Katanya, gagasan ganjil-genap di jalan protokoler Jakarta dulunya merupakan idenya bersama Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Saat itu gagasan ganjil-genap banyak menuai pro kontra sehingga urung diterapkan.
Lalu mengenai tranportasi publik, menurut Rizal, Jakarta harus dibangun angkutan publik yang memadai. Ia tidak setuju dengan proyek Light Rail Transit (LRT) di atas kota-kota di Jakarta. LRT hanya akan merusak pemandangan di Jakarta karena LRT yang mengelilingi ruas jalan.
Jakarta akan lebih baik sistem transportasinya jika menghadirkan subway bawah tanah. Saat ini subway bawah tanah baru dibangun di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Ia ingin agar jalur subwaynya dibangun ring road bawah tanah yang sebenarnya dalam 5 tahun bisa selesai.
"Nah kalau itu kita lakukan, pemandangan Jakarta enggak rusak. Memang itu biayanya Rp 1 triliun per kilometer, lebih mahal dari LRT, tetapi kapasitasnya bisa empat kali lipat. Dan kalau kita itu canggih, itu bisa untuk flood control sebagian seperti dilakukan di negara lain," jelas mantan Menko Maritim ini.
Subway bawah tanah, kata Rizal, sudah ada di kota dunia yang maju dalam sistem transportasi seperti Tokyo. Di Tokyo ada Tokyo Station yang melibatkan ribuan pengusaha kecil dan menengah di Jepang untuk menjual berbagai varian makanan. Hal itu sebenarnya sangat bisa diterapkan di Jakarta apabila membangun ruang bawah tanah untuk jalur kereta, agar pengusaha kecil dan menengah juga bisa berdagang di pusat kota.
"Usaha kecil menengah dapat berusaha di dalam pusat kota," ujarnya.
Untuk masalah ketersedian air bersih, Rizal memiliki gagasan untuk menyediakan distribution centre penyedotan air tanah untuk warga, termasuk membuat sumur serapan untuk menyelesaikan masalah air bersih di warga jakarta. Ia menyampaikan berdasarkan keterangan dari ahli geologi, selama ini Jakarta jika diguyur hujan, jutaan kubik air dibuang ke laut. Padahal, di bawah Jakarta terdapat banyak gorong-gorong, dan gua-gua batu. Kualitas air hujan yang tersimpan di bawah tanah sangat bagus kualitasnya.
Jakarta juga dikenal sebagai provinsi yang paling rendah serapan anggarannya di Indonesia. Masih terdapat ratusan triliun anggaran DKI Jakarta yang mengendap di bank, tidak dipergunakan untuk membangun kesejahteraan warga Jakarta secara maksimal.
Rizal mengingatkan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran. Padahal, saat itu DKI Jakarta memiliki dana yang minim untuk membangun ibukota. Namun, Ali Sadikin mampu membangun banyak fasilitas publik seperti taman, penghijauan, gelanggang remaja, sekolah-sekolah dan fasum (fasilitas umum) lainnya.
"Penggunaan anggaran Provinsi Jakarta harus segera kita ubah. Rp 1 triliun saja manfaatnya buat rakyat besar sekali. Ada caranya (untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran)," pungkasnya. (rn)
