Nusanews.com - Rencana penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di perkampungan Bukit Duri, Jakarta Selatan harus ditolak.
Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menjelaskan, rencana itu menunjukan bahwa rakyat belum benar-benar merdeka.
"Selama 71 tahun, baru 20 persen yang menikmati kemerdekaan. 80 persen masih belum menikmati. Kalau mengatakan setengah merdeka memang betul," ujar Rizal Ramli saat memberikan pidatonya di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (17/8).
Dia menerangkan, penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur Ahok bertentangan dengan dasar-dasar Pancasila. Sebab, penggusuran menunjukkan ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat.
"Kita lihat di sila keempat, apakah penggusuran pakai musyawarah (warga bersorak tidak). Pakai khidmat kebijaksanaan? Ini tidak. Pemimpin seenaknya," jelasnya.
"Lanjut ke sila kelima, apakah penggusuran bagian dari keadilan sosial? Enggak."
Oleh karena itu, Rizal meminta agar Pancasila tidak hanya dijadikan pajangan atau kata-kata mutiara yang tidak dilaksanakan oleh para pejabat negara.
"Jangan sampai Pancasila hanya jadi jampi-jampi. Ngomong-ngomong tapi tidak dilaksanakan. Soekarno itu ingin Pancasila diamalkan," demikian Rizal Ramli. (rm)
