Nusanews.com - Hadirnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pencalonan Pilkada DKI Jakarta yang diusung oleh partai mendapatkan penolakan oleh beberapa pihak, diantaranya datang dari RT dan RW di Jakarta.
Mendengar adanya penolakan Sekretariat Komisi A DPRD DKI Jakarta yakni Syarif tidak mengetahui jika ketua RT dan RW yang dulu mengadu ke Komisi A, kini ternyata masih melajutkan gerakannya untuk menolak Ahok. Pihak RT RW mencoba membuat sebuah formulir dan di sebarkan melalui forum RT dan RW DKI Jakarta untuk menolak petahan Basuki Tjahaja Purnama.
Syarif menjelaskan semua itu merupakan salah satu contoh penolakan dari berbagai penolokan yang tertuju kepada Ahok di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta. Bentuk penolokan Ahok lainnya, juga bisa di lihat dari spanduk-spanduk yang saat ini terpasang di Festival Condet.
“ Sepintas formulir yang beredar ini, mirip sekali seperti yang berada di tempat lain yang menolak kepemimpinan Ahok,” ujar Syarief di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Dengan adanya formulir dan gerakan yang di lakukan oleh pihak RT dan RW ini , Syarif sepakat dengan Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta yakni Bambang DH mengenai spanduk penolakan Ahok yang terpasang di Festival Condet. Bambang HD juga mengutarakan bahwa pemimpin yang baik seharusnya di sambut baik pula oleh para warganya.
Syarif menambahkan, semua hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi Agok bahwa banyak pihak ynag menolak dan juga banyak masyarakat yang tidak suka dengan gaya kepimimpinan Basuki Tjahaja Purnama. “Ini sebuah warning nyata yang di lakukan oleh para masyarakat, seperti yang telah di ketahui sudah banyak penolakan kepada Ahok,” ujar Syarief.
Mulai beredar, Formulir dukungan berkop Forum RT dan RW DKI Jakarta tersebut telah tersebar di sebuah sekolah taman kanak-kanak di wilayah Jakarta Timur. Pada acara halalbihalal di TK, salah satu ornag tua murid di TK itu, II (41), mengaku jika dirinya di minta pihak sekolah untuk mengisi sebuah formulir dukungan tersebut, permintaan itu terkadi pada Jumat 29 Juli 2016.
Dalam formulir tersebut tertulis jika membutuhkan 3 juta KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan juga melecehkan lembaga RT RW. (ip)
