Nusanews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'menegur' Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta rendah. Penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta terendah dari seluruh provinsi.
"Pak Ahok duitnya memang gede, tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2016, di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Bukan hanya DKI Jakarta, Presiden juga mengingatkan pemprov lain untuk segera mengeluarkan anggaran. Setelah Ahok, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diminta mencairkan anggaran pembangunan karena masih tersimpan sebesar Rp 8,034 triliun.
Selanjutnya, berturut-turu provinsi yang masih menyimpang anggaran adalah Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (Rp 2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).
"Tolong dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat," tegas Jokowi.
Tak cuma provinsi, Jokowi juga menyoroti rendahnya anggaran di kabupaten dan kota. Beberapa kabupaten yang serapan anggarannya rendaha adalah Kabupaten Bogor, Bandung, Bekasi, Tanah Laut, Kediri, Berau dan Nias. Sedangka kota yang paling rendah serapan anggarannya adalah Medan, Surabaya, Tangerang, Cimahi, Depok, Magelang, Tangerang Selatan, Serang dan Mojokerto.
"Saya sudah dibisiki Menkeu, 'Pak diungkap saja, Pak'. Ya diungkap," ujar Jokowi.
Total dana APBD yang masih tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 214 triliun. Presiden yakin, jika dana tersebut digunakan oleh kepala daerah untuk hal-hal produktif, maka bisa menggerakkan perekonomian. Oleh karenanya, Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tidak menyimpan anggaran tersebut.
"Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini ya surat utang akan tambah banyak," kata Jokowi. (ts)
