Nusanews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati berbagai tekanan yang berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, khususnya di 2017.
Dia bilang, tekanan itu di berupa belum pulihnya perekonomian global khususnya beberapa negara mitra dagang utama. Yang dibarengi dengan masih rendahnya harga komoditas, masih menjadi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional.
"Di samping itu, negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan ekonomi. Sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk sebagian negara menerapkan kebijakan penggelontoran likuiditas," kata Jokowi saat menyampaikan RAPBN 2017 di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja.
"Dalam mendukung hal tersebut, APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah," ucapnya.
Meski begitu ia patut bangga pada persoalan kesejahteraan sosial. Indikator kesejahteraan sosial Indonesia dalam dua tahun terakhir ini juga terus menunjukkan peningkatan.
Data pada Maret tahun 2016 menunjukkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,86 persen. Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini ratio juga berhasil dikurangi menjadi 0,40. Dan tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 5,5 persen.
"Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami kemajuan hingga mencapai angka 69,55 persen pada tahun 2015," ujar Jokowi. (il)
