Nusanews.com - Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) menyesalkan sikap pemilik transportasi on line yang tidak memenuhi janjinya untuk melengkapi persyaratan sebagai transportasi umum.
Padahal, sudah diberikan waktu sekitar lima bulan bagi mereka untuk menyelesaikan persyaratan itu, tapi hingga saat ini 90 persen kendaraan yang beroperasi belum memenuhi syarat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PPAD Cecep Handoko mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI untuk segera menindak transportasi on line yang masih membandel.
"Sudah hampir 6 bulan sejak kami menuntut kesetaraan semua transportasi on line, sudah saatnya Ahok turun tangan untuk menindak transportasi online yang masih bandel," ujarnya di Jakarta, Minggu (25/9).
Menurut Cecep, pihaknya selama ini sudah cukup bersabar dengan waktu yang diberikan. Tapi sayangnya, pemilik transportasi on line itu tak kunjung memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UU LLAJ bahwa setiap transportasi umum haruslah melalui uji KIR dan pengemudi memiliki SIM B1 Umum.
"Kita semua sama-sama mencari nafkah, maka negara harus menegakkan keadilan dan kesetaraan," tegasnya.
Untuk itu, Cecep menantang Ahok untuk segera menertibkan transportasi on line yang tidak patuh terhadap UU. Bahkan menurutnya, jika Ahok masih tidak berani menindak transportasi on line yang bandel, Ahok jangan lagi bermimpi untuk bisa memimpin DKI untuk kali kedua.
"Kalau Ahok engga berani tindak aplikasi yang bandel, Ahok engga usah mimpi jadi gubernur lagi," tukasnya. (jn)
