Nusanews.com - Pengamat Intelejen Sofjan Lubis mengatakan proyek Reklamasi adalah Proyek bancakan bersama antara pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat
Besaran fee untuk meloloskan proyek reklamasi tersebut adalah 2,5 persen hingga 5 persen, dengan menghitung posisi pejabat yang membantu proyek tersebut diloloskan
Bohong besar, kalau semua pihak yang mengorbankan dan menutup telinga atas protes masyarakat tidak menikmati dan mendapatkan fee jasa didalam meloloskan proyek reklamasi tersebut
Bahkan ada kabar yang menyebutkan, sudah disiapkan dana untuk membungkam dan mengkondisikan agar proyek reklamasi tersebut tetap berjalan walau melanggar undang undang serta lingkungan hidup termasuk mengkalkulasikan suara LSM lingkungan hidup serta para ahli dibidang pembangunan pesisir yang dapat ‘merugikan’ kelanggengan proyek reklamasi tersebut
Jadi jangan kaget, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi DKI Jakarta memilih tutup telinga dan membutakan mata akan realitas proyek reklamasi yang melanggar undang undang dan aturan serta lingkungan hidup
Semua ada fee atas jasa masing masing, dan nilai 2,5 sampai 5 persen adalah hal biasa dalam proyek besar dalam skala nasional seperti Proyek Reklamasi, maka suksesi DKI 1 pun menjadi pekerjaan rumah selanjutnya untuk dikuasai
Siapapun yang akan menjadi Gubernur atau pemimpin DKI kedepannya, sudah pasti akan mengetahui ‘dosa permainan’ gubernur saat ini didalam meloloskan proyek reklamasi, maka pantaslah pihak petahana yang saat ini berkuasa berusaha keras untuk tetap menjadi penguasa di DKI dengan pertaruhan ‘tahu sama tahu’ perjanjian tanpa kertas antara pemerintah dengan para pengembang pulau reklamasi
Logikanya, urusan jual beli tanah 100 meter saja ada fee jasa bagi saksi dan pihak kelurahan, lalu bagaimana dengan proyek reklamasi? tutup Sofjan (ln)
