Nusanews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebutkan, hingga kini belum ada surat keputusan bersama (SKB) sejumlah Menteri mengenai penghentian reklamasi. Jika pun SKB itu keluar, dia meyakinkan yang dapat menghentikan proyek pengerukan laut itu hanya lah Presiden.
Ahok pun memegang prinsip bahwa pelaksanaan proyek reklamasi pulau didasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang pernah terbit di era Soeharto.
"Ini kan Keppres kan? Tunggu aja Keppres-nya seperti apa, yang bisa batalkan Keppres kan cuma Presiden, kita gak bisa," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (5/9/2016).
Selain sarat dengan praktik korupsi, pelaksanaan reklamasi di teluk Jakarta pernah dihentikan total oleh Rizal Ramli yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.
Rizal bersama Menteri lainnya seperti Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Perhubungan akan mengeluarkan SKB lantaran pelaksanaan reklamasi di Pulau G menyandang sejumlah pelanggaran berat.
Namun, kabar diterbitkannya SKB tersebut hilang begitu saja ketika Rizal dicopot. Hingga kini, saat posisi Menko Maritim dijabat Luhut Binsar Panjaitan belum diketahui lagi nasib dari SKB tersebut. (rn)
