Nusanews.com - Komisi I DPR RI sudah memastikan bahwa Komjen Budi Gunawan (BG) layak menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Keputusan Komisi I DPR itu diambil dalam rapat internal setelah sebelumnya BG mengikuti uji kepatutan dan kelayahan calon Ka BIN.
Di sisi lain, tak sedikit yang menyoal penunjukan BG sebagai Ka BIN. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, Komjen BG memiliki akuntabilitas yang rendah untuk menjadi Ka BIN.
“Sekali lagi, Presiden Jokowi tidak punya ukuran yang jelas mengapa memilih BG sebagai Kepala BIN. #12TahunMunir,” demikian sikap KontraS yang disampaikan melalui akun Twitter @KontraS.
KontraS menilai BIN di masa lalu telah diselewengkan oleh pejabatnya untuk membunuh aktivis HAM Munir Said Thalib. “12 tahun lalu saat kasus Munir terjadi, kita tahu Badan Intelijen Negara (BIN) diselewengkan oleh pejabatnya untuk membunuh Munir. Lalu hari ini, BIN diserahkan kepada seseorang yang rendah akuntabilitasnya. #12TahunMunir,” tegas @KontraS.
KontraS mengecam sikap Pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. “Pemerintahan hari ini cuma bisa gonta-ganti menteri. Presidennya cuma bisa hadir di acara forum ekonomi atau forum dijital. Setelah 12 tahun, kasus Munir berujung tanpa hasil. Pemerintahan Jokowi melanggengkan kebisuan ini. #12TahunMunir,” tegas @KontraS.
Diberitakan sebelumnya, setelah dinyatakan layak menjadi Ka BIN, Budi Gunawan mengucapkan terima kasih kepada DPR dan Presiden Jokowi.
“Saya akan bekerja berdasarkan konstitusi kita, UUD 1945 kemudian UU 17/2011 tentang Intelijen Negara dan PP 90/2012 tentang BIN,” tegas BG. (it)
