NUSANEWS - Umat Islam diimbau tidak kembali menggelar demonstrasi besar-besaran terkait perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Purnama.
Rencananya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan berdemonstrasi lagi pada 2 Desember mendatang meskipun Basuki alias Ahok sudah ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia atau Jari 98, Willy Prakarsa, mengatakan, adalah lebih baik jika masyarakat menyerahkan semua proses hukum itu kepada Bareskrim Polri.
"Lebih baik umat Islam mengaji bareng lagi, kita penuhi masjid-masjid yang ada di Jakarta. Tidak usah turun demo lagi ke jalanan yang menjadi menghambat akses publik. PBNU, Muhammadiyah dan Arifin Ilham melalui Majelis Azzikra juga mengimbau untuk tidak perlu ada demo susulan 2 Desember," ajak dia.
Aksi damai 2 Desember akan dimulai dengan ibadah salat Jumat berjamaah memenuhi Jalan Sudirman-Jalan Thamrin, dengan khatib berada di Bundaran Hotel Indonesia. GNPF MUI menyebut aksinya sebagai aksi gelar sajadah.
Willy mengatakan, pelaksanaan salat Jumat dengan cara menutup seluruh jalan utama akan sangat merugikan masyarakat. Dia juga menganggap hal itu melanggar UU.
"Para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan umat Islam agar tidak ikut aksi salat Jumat di jalanan. Kan sudah banyak masjid yang sudah tersedia, mendingan salat di masjid saja kan. Kalau di jalanan justru merugikan masyarakat," jelas Willy.
Willy juga menyinggung isu rush money atau penarikan uang besar-besaran oleh masyarakat Indonesia, yang disebarluaskan pihak tertentu. Dia curiga, isu tersebut sengaja dibuat bertujuan membahayakan perekonomian Indonesia.
"Seruan rush money sebagai aksi yang tidak negarawan," sebutnya. (rmol)
