NUSANEWS - Anggota DPD RI Fahira Idris mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Fahira pun meminta Bareskrim Polri mengedepankan profesionalitas dan independensinya dalam kasus tersebut. Bukan justru, ucapnya, malah menyudutkan pengunggah video Ahok, Buni Yani.
"Kapanpun ada dugaan pelanggaran hukum, harus segera diproses walau besok langit akan runtuh," kata Fahira kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Ia menganggap wajar jika kekecewaan masyarakat terhadap Ahok diluapkan dalam bentuk aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu. Aksi itu justru menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, karena demo dijamin oleh undang-undang.
"Sehingga apapun yang dilakukan setiap warga negara, hukumlah yang menentukan yang bersangkutan salah atau tidak," pungkasnya.
Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menjalani pemeriksaan terakhirnya sebagai saksi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11/2016).
"Sementara ini selesai (pemeriksaan) sudah buat Ahok, kemungkinan tidak lagi (diperiksa) pak Ahok sampai gelar perkara," kata Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto di gedung Rupatama, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016). (ts)
