NUSANEWS - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin membuka sekaligus memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bungalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Sabtu (19/11). Sekitar 200 peserta antusias mengikuti acara ini. Mereka adalah para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan lainnya.
Bersama Mahyudin hadir juga Anggota MPR kelompok DPD Sofyan Hadi, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang beserta anggota Forkompimda Kabupaten Kutai Timur, serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
Dalam sambutannya, Mahyudin menjelaskan secara runut fungsi dan kewenangan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi di antara lembaga negara lainnya. Salah satu tugas dan wewenang MPR yang tidak bisa dilakukan lembaga-lembaga negara yang setara adalah memberhentikan Presiden.
"Satu-satunya lembaga negara yang bisa memberhentikan Presiden adalah MPR," jelas mantan Bupati Kutai Timur ini dalam rilis Humas MPR.
Tapi untuk memberhentikan Presiden tidak mudah. Presiden bisa diberhentikan, menurut Mahyudin, apabila Presiden malanggar hukum, korupsi, dan membahayakan negara. Makanya ketika di Jakarta terjadi demo besar-besaran, 4 November lalu, sempat beredar isu mau mendatangi MPR dengan tujuan ingin menjatuhkan Presiden gara-gara Ahok.
"Ketika ada kontak saya, apakah MPR mau terima mereka, saya bilang nggak ada itu. Kalau ada demo yang ingin menjatuhkan Presiden, saya nggak akan terima. Karena tidak ada dasar hukumnya," ujar Mahyudin.
Untuk memberhentikan Presiden, jelas Mahyudin, diatur oleh konstitusi. "Apa urusannya Ahok atau Pilgub DKI Jakarta dibawa-bawa ke urusan menjatuhkan Presiden. Nggak nyambung," kata politisi partai Golkar dari pemilihan Kalimantan Timur ini.
Tapi anehnya, kata Mahyudin, ada saja yang berharap bisa menjadi Presiden. "Kalau mau jadi Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Nanti ikut bertarung di Pilpres 2019," kata putera daerah yang dibesarkan dan memulai karier di Kutai Timur ini.
Maka, kata Mahyudin lebih lanjut, jangan pernah berfikir menjatuhkan Presiden tanda dasar. Kalau itu terjadi bisa chaos. Kalau terjadi chaos yang korban bukannya politikus, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan yang menjadi korban.
Mahyudin pun mengajak pesera diskusi untuk belajar pada negara-negara di Timur Tengah, seperti Suriah atau Irak yang dulu dikenal dengan sebutan negeri Seribu Satu Malam dengan segala kemakmurannya. Kini negara itu porak poranda karena perang saudara. "Kalau sudah perang saudara jangankan untuk mencari beras, hidup saja susah," ucap Mahyudin.
Oleh karena itu, menurut Mahyudin, Indonesia yang damai ini harus dijaga dan dibela. "Yang harus kita kerjakan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan menyiapkan ekonomi mereka agar lebih baik," ujarnya.
Jadi, tegas Mahyudin, lupakan politik praktis yang bisa menyusahkan masyarakat. "Masyarakat harus pintar jangan mau dihasut oleh politikus yang hanyak mementingkan kelompok tertentu, tapi merugikan kepentingan orang banyak," harap Mahyudin. (rmol)
