NUSANEWS - Dalam dua minggu terakhir, Presiden Jokowi begitu sibuk melakukan konsolidasi terkait situasi politik dalam negeri terutama sebelum dan pascaunjuk rasa besar-besaran pada 4 November 2016 lalu.
Jokowi mengunjungi Ketua Umum Gerindra Prabowo dan mengundang ulama ke istana menjelang unjuk rasa. Pascademo 411, Presiden menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dilanjutkan dengan pertemuan dengan 20 pemimpin ormas Islam di Istana Merdeka Jakarta.
Di antara rangkaian silaturahmi dengan para ulama, Jokowi juga menyempatkan diri ke Mabes AD dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) untuk berbicara dengan seluruh jajaran TNI dan Polri. Inti arahan Presiden adalah penekanan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Jadwal pertemuan maraton ini diyakini karena ada kondisi yang mendesak dan penting untuk diantisipasi terkait kondisi persatuan dan kesatuan bangsa.
Jokowi mengakui bahwa safari yang dilakukannya dilatarbelakangi keinginan untuk memastikan bahwa seluruh pasukan pengamanan loyal dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden juga ingin memastikan bahwa seluruh pasukan pengamanan siap membela kepentingan negara dan bangsa, serta melindungi masyarakat.
"Yang pertama, memang saya belum pernah mengunjungi prajurit-prajurit saya, sebagai panglima tertinggi. Yang kedua, dalam ketatanegaraan kita saya ingin memastikan ke semuanya loyal pada negara, setia kepada Pancasila, pada UUD 1945, kepada NKRI, kepada kebinekaan kita sehingga kalau sudah bertemu dan dekat seperti ini, bisa kita rasakan prajurit kita siap. Memastikan itu saja," kata Jokowi seusai memberikan pengarahan kepada prajurit Marinir di Lapangan Markas Korps Marinir, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat (11/11).
Ketegasan Presiden tampak pada beberapa kali pernyataannya. Pertama, Jokowi menyebut adanya aktor politik dalam demo 411. Kedua, Presiden sebagai panglima tertinggi memerintahkan agar TNI menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. TNI harus berdiri tegak di atas semua golongan.
Ketiga, Presiden mengingatkan agar Polri tegas menegakkan hukum, jangan tidak kalah oleh kelompok-kelompok kecil, organisasi, atau tokoh tertentu. Keempat, penegasan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Ahok. Bahkan meminta gelar perkara dilakukan terbuka.
Kelima, tak hanya membantah isu pergantian panglima, Presiden juga meminta Kapolri mengusut sumber isu yang dianggap memanaskan suasana. Bahkan saat memberikan arahan kepada personel Kopassus, Jokowi menyatakan bisa menggunakan pasukan khusus tersebut dalam kondisi darurat.
Sedangkan kepada para ulama, Presiden menyatakan, para ulama adalah pilar-pilar penopang NKRI. Indonesia berdiri atas perjuangan para ulama, kiai, habib, ustaz, santri. “Termasuk Kiai As'ad Syamsul Arifin yang kemarin telah dianugerahi gelar pahlawan nasional,” kata Jokowi saat bertemu dengan 78 ulama dan kiai se-Jabar dan Banten.
Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berharap Jokowi mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tuntutan massa yang dinilai semakin serius. "Presiden Jokowi harus mampu mengelola secara piawai kekuatan-kekuatan politik, baik yang mendukung pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah," kata Siti, Jumat (11/11).
Komunikasi dengan pemuka-pemuka umat sangat penting agar memenuhi representasi aspirasi yang memadai bagi umat Islam.
Menurutnya, langkah door to door Presiden bersilaturahmi dengan pimpinan umat Islam akan lebih signifikan bila disertai dengan penegakan hukum dan keadilan yang nyata. "Menyelesaikan masalah secara tuntas dan tegas. Pak Jokowi tidak boleh berbasa-basi dalam menyelesaikan persoalan ini dengan menimbulkan kegaduhan baru yang dialamatkan ke aktor-aktor politik dan aktivis yang dianggap membangkang dan perusuh," ujar Siti.
Berkaitan dengan kondisi bangsa terkini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Silaturahim Nasional (Silatnas) Ulama Rakyat dalam rangka "Doa untuk Keselamatan Bangsa", Sabtu (12/11).
Kegiatan dengan peserta perwakilan ulama se-Indonesia ini diperkirakan diikuti oleh 10.000 orang. Acara ini diharapkan dapat mendinginkan suasana Tanah Air yang memanas.
"PKB sengaja mengumpulkan ulama dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama berdoa guna keselamatan bangsa Indonesia. Kita juga meminta partisipasi ulama untuk turut membantu mendinginkan suasana di Tanah Air agar lebih kondusif," kata Ketua Steering Committee Silatnas, Syaifullah Maksum.
Saat ini, menurutnya, keikhlasan ulama dalam mendoakan bangsa keluar dari persoalan-persoalan yang melanda situasi nasional akan berdampak positif bagi stabilitas konstelasi politik di Indonesia. "Masyarakat Indonesia yang tinggal di desa-desa dan sebagian di perkotaan masih mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama," ucap Syaifullah.
Berbagai persoalan pelik, katanya, bukan hanya terjadi di Jakarta. Masih banyak persoalan pelik lainnya yang muncul dari daerah-daerah, seperti persoalan narkoba, bencana alam. dan lain-lain.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan pihaknya sedang memburu dan mengejar pembuat dan penyebar isu pergantian Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Tim Cyber Crime, kata Agus, tengah melakukan penelusuran.
"Saat ini siapa pembuat dan penyebar isu itu masih ditelusuri oleh teman-teman penyidik," ujar Agus Rianto, Kamis (10/11).
Agus mengingatkan agar publik tidak terpancing dan terprovokasi dengan isu-isu negatif yang dapat memecah belah bangsa dan menimbulkan kegaduhan. Publik agar bersabar dan menunggu proses yang tengah dilakukan penyidik.
"Jangan sampai terprovokasi, apalagi diadu domba sesama anak bangsa. Ini kan merugikan. Kami siap menerima masukan apa pun sehingga kami bisa ungkap informasi yang ada," katanya. (bs)
