NUSANEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini mengundang sejumlah komisioner dan panitia seleksi (Pansel) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) ke Istana Merdeka. Dalam pembukanya, Jokowi mengakui masih banyak elemen HAM yang belum ditegakkan pemerintah.
"Seperti penyelesaian kasus HAM masa lalu, agraria, pelanggaran hak masyarakat adat, perdagangan manusia, kejahatan seksual dan kekerasan pada anak," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
Penegakan dan penyelesaian kasus HAM masa lalu, diketahui menjadi salah satu elemen dari visi nawacita yang diusung pemerintahan saat ini.
Dalam upaya penegakan itulah, Jokowi mengklaim sudah ada inisiatif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membentuk produk hukum yang mengakomodir hak asasi manusia.
"Inisiatif pemerintah juga saat ini banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota dalam bentuk penegakan, pembentukan peraturan daerah yang menegakkan hak asasi manusia," lanjut dia.
Selain itu, Jokowi juga mengomentari keluhan-keluhan kebebasan beragama yang belakangan disorot. Sebelumnya diketahui, kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal 2016 di Gedung Sasanan Budaya Ganesha, Bandung yang dibubarkan sebuah Ormas Islam.
Mantan Wali Kota Solo ini menyadari ada peran pemerintah yang harus dimainkan untuk menengahi persoalan kebebebasan beragama tersebut. Namun demikian, kesadaran masyarakat mengenai keberagaman juga tak kalah penting.
"Saya juga menyadari bahwa baru-baru ini juga masih ada hal yang perlu kita perbaiki dan dalam menjalankan peran ini, Pemerintah menyadari pentingnya keberagaman dari semua elemen bangsa untuk menjaga kerukunan kita," jelas Jokowi.
Hadir dalam pertemuan ini antara lain, Ketua Komnas HAM Muhamad Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM Nur Kholis, Ketua Pansel Komnas HAM Jimly Asshiddiqie, Todung Mulya Lubis dan pegiat HAM lainnya.
Sementara Jokowi didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dan Juru Bicara Johan Budi Sapto Prabowo. (ok)
