IDNUSA - Indikasi adanya kriminalisasi terhadap ulama adalah bagian dari praktik otoritarianisme. Sementara praktik otoritarianisme lazimnya terjadi di negara-negara Komunis. Di Indonesia, praktik-praktik seperti ini pernah terjadi pada masa orde baru untuk mempertahankan kekuasaan.
"Sekarang dalam era demokrasi, harus dibuka, pemerintah harus dialog. Kemenkopolhukam, kepolisian, dan lainnya harus melakukan dialog dengan tokoh-tokoh, jangan malah ditutup," kata Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H Usamah Hisyam saat berbincang dengan media Islam di pelataran Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (20/01/2017) lalu.
Usamah mengingatkan, jika pemerintah bertindak defensif atau bahkan malah represif justru akan menyulut perlawanan rakyat dan umat Islam. Sehingga hal ini menjadi bumerang bagi persatuan dan slogan Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini dibicarakan pemerintah.
"Karena pemerintah sendiri yang memebelah masyarakat, pemerintah sendiri yang menciptakan disintegrasi. Kalau sekarang terjadi proses disintegrasi karena berbagai kebijakan pemerintah dan aparatnya. Kalau ini diperhatikan dengan baik, nggak akan terjadi hal-hal semcam ini," jelas mantan wartawan senior Media Indonesia ini.
Agar tidak terjadi proses-proses disintegrasi, Usamah menyarakankan agar pemerintah membuka pintu dialog dengan para tokoh dan ulama Islam.
Mantan anggota DPR ini juag memperingatkan Jokowi akan komitmen dia saat berdoa di Baitullah, pada umroh jelang Pilpres 2014 lalu. Usamah adalah ketua perjalanan umroh rombongan Calon Presiden Jokowi pada 6-8 Juli 2014 lalu. Sehari sebelum pilpres.
"Saya ingatkan agar komitmen di Baitullah untuk memperhatikan dan memihak aspirasi umat Islam ini sudah saatnya untuk dibuktikan. Bukan malah membiarkan aparat menangkap-nangkap, karena kekuasaan ada pada rakyat. Ini harus diperhatikan oleh presiden," kata Usamah mengingatkan.
Terkait tindakan-tindakan aparat kepolisian yang dinilai masyarakat terus mengriminalisasi ulama, Usamah meminta supaya Jokowi mengumumkan, apakah langkah Kapolri itu atas perintah dia atau inisiatif Kapolri sendiri. Ia menilai, masyarakat bingung melihat tindakan Kapolri belakangan ini.
"Ini harus diclearkan presiden, bukan hanya diclearkan tapi harus dicegah. Presiden harus mencegah kriminalisasi tokoh itu," pungkasnya. (si)
