NUSANEWS - Terkait pengelolaan BUMN di era Presiden Joko Widodo, ada sesuatu yang ganjil. Di mana, presiden ingin bos BUMN dijabat orang asing. Alasannya, agar BUMN bisa maju pesat.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengaku tidak mengerti dengan jalan pikiran Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang ingin Chief Excecutif Officer (CEO) dari BUMN dijabat orang asing.
Padahal, kata Didu, posisi puncak di BUMN adalah termasuk pejabat negara. Kalau orang asing mendudukinya, sangatlah tidak pantas. "Pertanyaan saya, apakah pejabat negara boleh dijabat oleh orang asing? Kalau dinyatakan boleh asing, ya berarti pejabat negara lainnya seperti menteri, boleh orang asing," kata Didu dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/01/2017).
Meski begitu, Didu bilang, keinginan tersebut tidaklah salah. Karena, tidak melanggar Undang-undang tentang BUMN. Namun, ya itu tadi, apakah jabatan di BUMN tidak termasuk kategori jabatan negara.
"Saya katakan di Undang-Undang BUMN tidak dilarang sama sekali tapi undang-undang lain menyatakan bahwa pimpinan BUMN adalah pejabat negara sehingga harus melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), harus ikut macam-macam," paparnya.
Didu bilang, BUMN yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan di luar negeri. Yang membedakan, BUMN di Indonesia harus berasaskan konstitusi. "Undang-Undang BUMN tak ada masalah tapi kita harus mengerti status BUMN kita beda dengan negara lain kita berbasis konstitusi," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Menko Luhut bilang, untuk memajukan BUMN perlu sentuhan dari orang asing. Agar BUMN lebih memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat, sehingga bisa maju dan berkembang secara optimal. (il)
