NUSANEWS - Belakangan Ma'ruf Amin disorot publik, termasuk lembaga yang dipimpinnya: Majelis Ulama Indonesia (MUI). Musababnya adalah sikap yang diambil MUI terkait sejumlah permasalahan di negeri ini.
Gong besarnya ketika MUI memfatwa pidato Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka telah menghina Alquran dan ulama. Fatwa itu kemudian jadi acuan pembentukan organisasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF-MUI)--yang merupakan motor aksi massa 4 November dan 12 Desember tahun lalu.
Selanjutnya MUI menelurkan fatwa terkait atribut natal, yang intinya mengharamkan muslim memakai atribut non muslim. Fatwa ini mendorong tindakan sweeping yang dilakukan organisasi masyarakat tertentu.
Alhasil pro-kontra pun bermunculan. Yang kontra menuding MUI politis, sementara yang pro menganggap sikap MUI itu membela umat--yang tak ada hubungannya dengan konstelasi politik, khususnya Pemilihan Gubernur Jakarta.
Ma'ruf sendiri mengklaim MUI dan dirinya bersikap netral. Meski dua periode menjabat Dewan Pertimbangan Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono, hal itu tak otomatis membuatnya mendukung Agus Harimurti Yudhoyono.
"Lha wong bertemu SBY saja sudah enggak pernah," ujar pria berusia 73 ini saat wawancara bersama Fajar WH, Yandi Mohamad, Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung, di lantai empat Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Dalam perbincangan satu setengah jam itu Rais Aam Syuriah PBNU ini menjelaskan dengan terbuka, kadang diplomatis, terhadap pertanyaan kami soal fatwa, netralitas MUI dan rencana rujuk nasional--dengan hidangan lemper dan air mineral dalam gelas. Berikut tanya jawabnya seperti yang dilansir oleh beritagar.id:
 |
| Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin saat wawancara dengan Beritagar.id di lantai empat Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017). © Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id |
Enggak bisa, kami tidak mau jadi alat.
Pernah ada kelompok atau perorangan yang memesan fatwa?
Yang pernah itu Pemerintah ketika minta fatwa halal soal vaksin. Majelis ulama menolak permintaan halal itu, karena yang memutuskan halal dan haram ya MUI. Akhirnya saat itu (2010) vaksin kami haramkan, tapi diperbolehkan dipakai karena darurat.
Jadi dasar MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa itu berdasarkan permintaan siapa biasanya atau memang ada kajiannya dulu?
Umumnya diminta masyarakat, yang kemudian dikaji MUI. Kita mengundang ahli untuk membahasnya. Misalnya fatwa di bidang makanan, ya kita hadirkan ahli makanan. Di bidang hukum, ya kita panggil orang hukum.
Prinsipnya dilihat aspek agamanya dulu baru kita keluarkan fatwa. Proses pembuatannya tergantung kesulitan masalah. Ada yang selesai seminggu, tapi ada yang tiga bulan belum selesai juga.
Kalau Fatwa MUI tentang ucapan Ahok mengenai Almaidah berapa lama?
Enggak lama. Sama seperti ketika fatwa untuk Gafatar yang prosesnya cepat. Fatwa ini juga untuk meredam masyarakat supaya tidak terjadi anarkisme dan tidak bertindak sendiri-sendiri.
Rasanya masyarakat tidak bisa diredam oleh fatwa, malah ada demo besar-besaran yang terjadi?
Itu lain soal. Aksi dilakukan masyarakat karena proses hukumnya lama. Sebab itu mereka membuat Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF-MUI), yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan MUI, untuk mengawal fatwa dan mendorong kasusnya supaya diproses.
Sebagian pihak merasa fatwa MUI atas Ahok ini bermuatan politik?
Tidak ada maksud politik, fatwa adalah soal keagamaan dan tidak bisa masuk wilayah politik.
Dianggap politis karena fatwa dikeluarkan jelang Pilkada DKI Jakarta dan menyasar ke salah satu kandidat...
Kita tidak masuk ke sana (politik), tapi wilayah agamanya. Dasarnya kan itu.
Lalu bagaimana soal fatwa MUI dalam memilih pemimpin, bukankah itu menyentuh bidang politik?
MUI tidak meminta umat agar jangan memilih sosok tertentu. Tapi berdasarkan tuntunan Alquran, yang menyebutkan kalau memilih pemimpin itu yang siddiq, fatanah, tablig, amanah dan bisa memperjuangkan agamanya.
Cara mengontrol fatwa itu agar tidak dipakai untuk kepentingan politik rasanya agak sulit...
Beda soal. Karena orang lain yang memakainya. Misalnya ada yang memakai fatwa untuk sweeping, nah tindakan itu yang enggak betul. Tetapi fatwanya sudah benar.
Majelis ulama tidak mengkaji dulu bahwa sebuah fatwa bisa saja jadi alat kepentingan politik atau untuk persaingan bisnis?
Kita enggak mengkaji fatwa itu jadi alat atau enggak. Kita murni hukum syariahnya saja. Soal dimanfaatkan atau tidak, itu bukan bagian kita. Pemerintah yang menjaga jika fatwa itu disalahpahami atau disalahgunakan pihak tertentu.
Sebab itu kenapa Pemerintah tidak dilibatkan saja biar dampak dari fatwa MUI bisa cepat diatasi?
Fatwa kan wewenang MUI. Soal dampaknya Pemerintah harus sigap.
Mungkin karena dampaknya luas Menteri Wiranto meminta MUI melakukan koordinasi lebih dulu dengan Pemerintah...
Enggak ada aturan koordinasi itu. Majelis ulama punya kompetensi. Kecuali kita mau buat kesepakatan, kan belum ada kesepakatan. Tapi kalau mau koordinasi ya mari, kita mau juga. Sama Pak Kapolri saya malah diundang ke rumahnya untuk membahas.
Memangnya sebelum mengeluarkan fatwa itu MUI tidak berhitung atas dampak politik atau dampak lainnya ke masyarakat?
Sebenarnya enggak perlu. Seperti fatwa memilih pemimpin, kan sudah lama. Kami pun tidak mengeluarkan fatwa itu lagi.
Ketika MUI mengeluarkan fatwa soal atribut Natal, apakah juga tidak melihat suasana politik yang sedang panas, tidak khawatir jadi gaduh misalnya?
Atribut Natal sudah menahun pembahasannya di MUI. Masyarakat banyak protes karena disuruh memakai atribut Natal meski dia muslim.
Awalnya kita membuat seruan, tapi tidak ada pengaruh. Desember kemarin sudah saatnya dikeluarkan fatwa itu. Buktinya, tidak ada konflik. Yang ribut saja yang membuat seakan-akan fatwa itu menimbulkan kegaduhan.
Tapi sweeping atribut Natal oleh ormas tertentu menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat?
Yang gaduh sweeping-nya. Itu pun sudah kita larang, makanya saya bertemu Kapolri--sehingga polisi ikut mengawal sosialisasi fatwa. Tapi yang di depan ya tetap MUI, pengawalnya polisi. Mereka yang akan menindak pengusaha jika didapati memaksa dan mengintimidasi karyawannya memakai atribut Natal.
Bukannya fatwa MUI itu bukan hukum positif, jadi sifatnya koordinasi, bisa sejauh itu sampai menindak?
Memaksa orang menggunakan atribut itu melanggar hukum. Bisa kena Pasal 335 KUHP (Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang), karena ada paksaan dan intimidasi. Jadi bukan memakai fatwanya untuk menghukum orang. Fatwa itu lingkupnya adalah sosialisasi dan koordinasi agar masyarakat bisa paham dan jangan ada sweeping.
Sebenarnya bagaimana menjamin fatwa yang dibuat MUI tidak masuk angin?
Fatwa sih enggak bisa masuk angin. Apalagi pendapat dari para ulama, ya nggak mungkin bisa kemasukan oleh angin.
 |
| Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di lantai empat Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017). © Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id |
Saya enggak ada hubungannya dengan pasangan itu.
Tapi media melihat Anda ketika pasangan ini mendatangi kantor PBNU pada Oktober tahun lalu untuk menemui Anda?
Memang pernah datang. Tapi bukan ke ruangan saya, lebih tepatnya ke ruangan Ketua PBNU Said Aqil Siroj--karena yang menerima Pak Said. Cuma saya diminta datang. Ya untuk say hello dan cuma salaman. Jadi soal keberpihakan saya itu hanya isu.
Di media ada foto cium tangan Agus kepada Anda...
Cium tangan bukan berarti dukung. Pas milad akbar di Masjid At-Tin tangan saya juga dicium oleh Sandi (Sandiaga Uno). Dia bahkan duduk di sebelah saya, dan difoto juga ha-ha. Aduh mati aku.
Jangan-jangan Ahok pernah juga mencium tangan Anda?
He-he bingung kalau itu. Prinsipnya MUI sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Kalau mau sowan jangan sekarang. Khawatirnya dikait-kaitkan terus. Cuma ya begitu, saya enggak ada hubungannya malah diduga.
Diduga dukung Agus mungkin karena Anda pernah jadi Dewan Pertimbangan Presiden SBY?
Tapi saya sudah lama enggak berkomunikasi dengan SBY.
Menurut Anda pengaruh SBY masih kuat?
Enggak tahu ya, saya tidak pernah berhubungan lagi. Selesai jadi Watimpres sudah tidak pernah bertemu lagi, meski dulu saya memang bela SBY. Sekarang sih saya enggak bela anaknya. Saya enggak ikut (tim sukses).
Sebagai mantan Watimpres, bagus mana SBY dengan Jokowi?
Bagus dua-duanya. Secara personal Pak Jokowi bagus sekali. Bahkan dia minta maaf ke para ulama jika selama ini kurang komunikasi karena sibuk urus ekonomi dan politik.
Waktu zaman SBY memang gencar ya pendekatannya ke ulama?
Dia memahami ulama. Jadi kalau soal pemerintahan adalah urusan SBY, kalau fatwa ya ulama. Bagus, tidak pernah ada benturan.
Apakah para ulama memang menyatakan bahwa Presiden Jokowi kurang dalam hal komunikasi dengan mereka?
Ulama hanya merasa, Presiden yang mengakui. Karena itu, ke depannya akan ditambah intensitas komunikasinya.
Kalau tidak sering komunikasi dengan ulama memangnya kenapa?
Bisa salah paham. Nah kita ingin menghilangkan kesalahpahaman itu. Tujuannya apa? Agar bisa berdialog, misalnya soal isu radikalisme. Saat ini kan orang Islam yang menjaga akidah dan identitasnya malah dianggap merusak kebhinekaan dan radikal. Padahal perbedaan kan bagian dari bhineka itu sendiri. Jadi perbedaan itu didamaikan, bukan dikontradiksikan.
"Yang bereaksi itu umat, bukan MUI"
Ketua MUI Ma'ruf Amin
Sebenarnya apa yang membuat jengkel para ulama di MUI ini soal pidato Ahok di Pulau Pari?
Lha ya itu, dia masuk ke wilayah agama, yang bukan agamanya juga. Saya kira batasan-batasan (membicarakan agama lain) harus jelas. Indonesia itu sudah amat baik hubungan antar agamanya. Kita sudah punya pranata yang cukup. Ada peraturan bersama menteri, ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), juga ada majelis-majelis agama.
Pasca kasus Ahok bergulir sikap intoleran dan antikemajemukan semakin banyak, apa penyebabnya?
Sebenarnya enggak ada sikap yang Anda maksud. Agama itu secara teologi memang toleran. Islam misalnya: Lakum Dinukum Waliyadin (Untukmu Agamamu dan untukkulah Agamaku). Dalam praktiknya juga toleran. Lihat saja suku Baduy di Banten yang tidak pernah diganggu. Kemudian candi Borobudur yang tidak pernah diganggu oleh muslim.
Tapi ketika masing-masing pemeluk agama ini harus memilih pemimpin, mereka punya cara dan kode etik sendiri. Jadi, kalau muslim tak memilih non muslim jangan dianggap tak toleran. Kan boleh saja. Yang tidak boleh itu menghina calon lain.
Kalau NU sendiri kira-kira memilih pemimpin yang mana dalam Pilkada DKI Jakarta?
Macam-macam. Kalau yang patuh memang tidak mungkin ke Ahok. Karena kalau berdasar keputusan Muktamar Lirboyo, maka warga NU tidak boleh memilih non Islam kecuali darurat. Muktamar itu masih berlaku sampai sekarang.
Memangnya ada Kaum Nahdliyin yang enggak patuh?
Mungkin saja. NU kan jutaan, yang di dalamnya ada yang patuh dan tidak. Susah memprediksi hasilnya (Pilkada DKI).
Menurut Anda Ahok masih mungkin menang?
Mungkin saja, tapi kan survei dia turun.
Anda memantau persidangan dugaan penistaan oleh Ahok juga?
Saya kira semuanya tinggal di tangan hakim. Kalau umat permintaannya sederhana: setelah tersangka, terdakwa ya tinggal jadi terpidana, kan begitu.
Bagaimana kalau putusan pengadilan membuktikan di pidato Ahok tidak ada penistaan agama?
Itu yang saya duga akan timbul masalah. Kalau tidak bersalah kenapa dijadikan tersangka oleh polisi, kemudian dijadikan terdakwa juga oleh jaksa.
Kan memang soal penistaan agamanya belum divonis hakim, masih proses di pengadilan...
Lha iya, secara logika kalau sudah tersangka itu ya ada unsur-unsur (kesalahan Ahok) yang diuji di pengadilan.
Oke, seandainya Ahok bebas MUI akan melakukan apa?
Kami tidak akan melakukan apa-apa. Kami sudah menyatakan pendapat dan sikap kami. Sudah cukup. Yang bereaksi itu umat, bukan MUI.
Soal rujuk nasional yang diprakarsa MUI, sudah sejauh apa perkembangannya?
Yang pasti Presiden dukung. Selanjutnya kita melakukan kesepakatan dengan ormas Islam, termasuk dengan majelis agama lain, untuk menegaskan komitmen kebangsaan. Beberapa tokoh juga akan berdialog dengan MUI.
Majelis ulama tidak ingin membuat fatwa hoax yang kerap memicu kegaduhan?
Akan kita kaji. Sudah ada masyarakat yang meminta.
