IDNUSA - Fraksi Partai Demokrat menuding Polri memberikan fasilitas sekelompok mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di rumah pribadi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Ruang Rapat Komisi III DPR pada Rabu (22/2/2017).
"Saudara Kapolri saya tidak tahu, apakah tahu atau tidak mungkin saudara Kapolda Metro Jaya membiarkan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan mahasiswa menggeruduk rumah pribadi Presiden Ke-6," kata Benny di Gedung DPR.
Menurut dia, insiden tersebut sangat janggal karena aksi tersebut tak memiliki izin namun bisa melakukan aksi. Hal ini menunjukkan adanya keperpihakan Polri atau kekuatan lain khususnya dari kalangan kekuasaan yang bermain disitu.
"Mohon maaf," ujarnya.
Sementara anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik mengaku kecewa peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Ketua Umum Partai Demokrat kawasan Kuningan Jakrta Selatan yang didemo oleh serombongan mahasiswa.
"Apakah memang secara internal teman-teman di kepolisian tidak mendapatkan informasi dari kegiatan (unjuk rasa) ini? Kami merasa kecewa karena hal ini bisa terjadi," kata Erma.
Atas kritikan ini, Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan menjelaskan soal aksi mahasiswa yang terjadi di dekat rumah pribadi mantan Presiden RI Ke-6 SBY beberapa waktu lalu.
"Kejadian aksi pada 6 Februari 2016, Kapolres Jakarta Selatan terima telepon dari Sespri Pak SBY ada empat bus isi mahasiswa di jalan dekat rumah Pak SBY sekira 100 meter," kata Iriawan.
Kemudian, kata Iriawan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan bersama anggota pasukan kendaraan bermotor menuju rumah SBY. Akhirnya, dilakukan pembubaran oleh petugas setelah ditanyakan tidak ada izin aksi di rumah SBY.
"Jadi bukan depan rumah Pak SBY, tidak ada pelemparan kata-kata Pak SBY, brosur dan sebagainya," jelas dia. (il)
