IDNUSA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti penegakan hukum yang masih tebang pilih. Saat menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader Partai Demokrat, SBY mengkritik penegakan hukum yang seolah memprioritaskan kasus tidak penting. Terlebih jika kasusnya berupa ujaran kebencian terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
"Sejumlah kasus besar yang masuk kategori terang dan seharusnya pasti diproses hukum tapi ternyata masih mengendap entah di mana. Sementara kasus yang tidak signifikan justru diprioritaskan. Rakyat merasakan penegak hukum semangat memproses jika kasusnya menebar kebencian, tindakan tidak menyenangkan terhadap penguasa," tegas SBY di JCC, Selasa (7/2).
Presiden ke-6 RI ini mengingatkan, hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Bukan politik apalagi kekuasaan. Dewasa ini rakyat benar-benar mengamati proses penegakan hukum di seluruh tanah air. Sebab ada nuansa dan pandangan yang memperlihatkan penegakan hukum di tanah air masih tebang pilih.
"Rakyat merasakan dan mengetahui ada intervensi pihak yang tidak berhak. Di era keterbukaan dan transparansi, cerita di belakang layar sudah jadi rahasia umum. Jangan salah, rakyat tahu," ujar SBY.
Mantan menko Polhukam era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengingatkan agar penegak hukum dan pemerintah tidak memandang rendah rakyat. "Cara pandang rakyat serba lemah amat berbahaya. Manakala orang lemah bersatu, menjelma menjadi kekuatan people power," katanya. (mdk)
