IDNUSA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengatakan, kedatangan ketua KPU dan Bawaslu DKI Jakarta pada acara internal tim sukses Ahok-Djarot pada Kamis (9/3) dapat berpeluang melanggar kode etik penyelenggara pilkada.
Namun, pihaknya menegaskan bahwa harus ada pembuktian dalam sidang kode etik untuk memastikan dugaan pelanggaran tersebut. "Saya kira itu baru indikasi saja. Bisa jadi melanggar, bisa juga tidak," ujar Jimly di kantor DKPP, Jumat (10/3).
Menurut dia, DKPP tidak bisa serta merta memvonis tindakan Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti. Status pelanggarannya harus dipastikan dahulu dalam persidangan terbuka kode etik penyelenggara pilkada oleh DKPP.
Namun, sebelum itu, DKPP harus menerima terlebih dahulu laporan dugaan pelanggaran dari pihak yang merasa dirugikan. Jimly menambahkan, pihaknya mengapresiasi polemik yang terjadi setelah kehadiran kedua pihak di acara internal salah satu paslon.
"Sebab, kedua belah punya kecenderungan ingin lebih dekat dengan penyelenggara Pilkada. Ketika dua belah pihak curiga atau marah kepada ketua KPU DKI berarti ada indikasi penyelenggara netral atau bisa jadi tidak netral," tambah Jimly.
 |
| Ketua KPUD DKI Sumarno (kiri) dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti (kanan) saat menghadiri rapat internal dari tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Hotel Novotel. |
Pantauan Republika.co.id, Sumarno tampak didampingi Komisioner KPU DKI Dahliah Umar. Hadir pula Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.
