
IDNUSA, JAKARTA - Pengamat Intelijen Abdul Rahman menilai, polisi hanya menyudutkan Sekjen FUI Muhammad Al-Khathtahth dalam kasus dugaan makar karena memiliki massa yang jelas.
Sementara peran Panglima Forum Syuhada Indonesia (FSI) Diko Nugraha yang jelas-jelas aksinya ke DPR/MPR pada 31 Maret 2017 namun keburu digagalkan dan tak ada satu pun anggotanya yang ke DPR sama sekali tidak dibeberkan aparat kepolisian.
“Justru peran Diko sejak awal aksi yang memisahkan diri bahkan hanya ikut mendompleng umat Islam tidak dibuka oleh polisi. Nampanya menutup-nutupi peran FSI padahal jika kalimat ganti rezim itu adalah taglinenya mereka bukan tagline Forum Umat Islam,” kata Abdul saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/4).
Ia berkeyakinan FSI merupakan organisasi yang sengaja disusupkan Intelijen kepada umat Islam dengan memancing dan mengkriminalisasi ulama-ulama yang berlawanan dengan Ahok. Terlebih beredar santer dikalangan aktivis bahwa FSI sengaja dibentuk oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyusup ke barisan umat Islam.
“Polisi pura-pura ga paham, apa segaja nutup-nutupin, kapan FUI bersepakat dengan mereka. Ingat di FSI itu ada sejumlah orang yang menginginkan ganti sistem dan ganti rezim bukan di FUI,” tandasnya.
Sebelumnya aparat kepolisian mengklaim menemukan adanya pernyataan akan menggulingkan pemerintahan yang sah, yang dilakukan oleh Muhammad Al-Khathtahath. Bukti itu lah yang mengindikasikan adanya makar yang akan dilakukan oleh Sekjen FUI dan empat orang lainnya.
“Sudah ada bukti yang kita kumpulkan berupa dokumen, uang, dan kemudian pernyataan untuk mengganti rezim,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya.
Argo menyebutkan, Sekjen FUI KH Muhammad Al-Khaththath disebut membutuhkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk menjatuhkan pemerintahan.
“Ada juga beberapa aliran dana. Itu semua juga akan dikumpulkan menjadi sebuah bukti pendukung dari tuduhan akan melakukan makar ini,” ungkap Argo. (kn)