NUSANEWS, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) Badan Hukum menegaskan mendukung penuh mekanisme evalusi total Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Evaluasi dilakukan oleh DPR melalui hak angket, dan ditindaklanjuti dengan pengawasan berkala. Langkah ini sepenuhnya untuk memperkuat independensi KPK," kata Ketua ILUNI Badan Hukum Achmad Ismail Soeriokoesoemo melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (7/7).
Achmad menegaskan jika KPK bukan lembaga kebal hukum. Lembaga anti rasuah itu kata dia harus mempertanggung jawabkan kinerjanya secara berkala kepada publik. Audit Kinerja KPK harus dilakukan oleh BPK.
"KPK juga bukan alat politik kekuasaan. KPK tidak boleh menjadi lembaga instrumen kekuatan politik apa pun. KPK wajib menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi, bukan badut murahan regime yang hanya berkepentingan menegakkan kekuasaannya, tak peduli dengan cara menerjang konstitusi sekalipun," tegas Achmad.
Menurut Achmad publik wajib mengawasi KPK secara intensif. Sementara DPR harus membuat mekanisme untuk pengawasan lembaga second track KPK.
Lebih jauh, Achmad juga menegaskan jika fungsi yudikatif harus dikembalikan sesuai dengan UUD 1945 yang asli.
"Pengembalian itu harus dilakukan antaran ketidakjelasan batasan kerja, mereka yang ditangkap KPK pasti terpidana, sedangkan yang ditangkap oleh kejaksaan memiliki hak SP3. Maka, sudah saatnya menghentikan ‘kewenangan’ KPK yang sejatinya bertentangan dengan UUD 1945," jelas Achmad.
KPK kata Achmad seharusnya malu dan terhina diperalat untuk memvonis korban-korban yang dikoruptorkan dan membiarkan koruptor sejati bebas dari jerat hukum. Atas dasar itu, DPR harus menjalankan fungsi kontrol terhadap seluruh otoritas hukum, termasuk KPK.
"Hukum harus menjadi panglima yang berlaku sama terhadap siapa pun di negeri ini, tidak boleh pilih kasih, belah bambu, dan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau bersih kenapa takut dukung pansus angket KPK," demikian Achmad. (rm)
