NUSANEWS, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Anggito Abimayu yang menyatakan siap untuk melaksanakan instruksi Presiden Jokowi yakni menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Dia melihat Anggito yang kini sebagai anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dalam tekanan ‘dosa’ masa lalu hingga ia tidak bisa menolak intruksi Presiden.
“Anggito yang kini menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji seperti menanggung beban masa lalu untuk bisa berkata lain, selain daripada ‘siap’ melaksanakan intruksi Presiden,” katanya pada akun sosial media, ditulis Minggu (30/7).
Dia menegaskan; walaupun Jokowi menyebutkan dana itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman Pemerintah kepada umat Islam.
Doketahui dana haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat saat ini berjumlah lebih dari Rp 95 trilyun. Diperkirakan dana ini akan meningkat menjadi 100 trilyun pada awal tahun depan.
“Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka,” imbuhnya.
Di sisi lain ia merasa prihatin, dengan perkembang Umat Islam Indonesia yang terus diusik dan dipinggirkan di negerinya sendiri, banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, habaib dan muballigh, namun justru pemerintah ingin menikmati ibadah umat islam.
“Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur,” ujarnya. (akt)
