NUSANEWS, JAKARTA - Partai Gerindra akhirnya angkat bicara berkenaan dengan polemik Wakil Ketua Umum-nya Arif Puyuono yang menyamakan PDIP dan Jokowi seperti PKI.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Bidang Politik yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku menyayangkan insiden lidah itu.
Fadli Zon pun menegaskan, bahwa pernyataan Arief Poyuono yang dianggap tak pantas dan menyerang PDI Perjuangan itu adalah bersifat pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap dan pandangan partai.
Bahlan, Prabowo disebutnya telah menyampaikan pesan agar persoalan ini diklarifikasi agar tidak sampai mengganggu hubungan kelembagaan antara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan.
“Sebagai mitra, tentu ada fatsoen yang harus dijaga dalam berkomunikasi dan kami menjunjung tinggi hal itu,” ucap Fadli Zon dalam keterangan rilisnya, Rabu (2/8).
“Ketua Umum kami, Pak Prabowo, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tak perlu terjadi ini,” lanjutnya.
Sebagai partai di luar pemerintahan, lanjutnya, Gerindra tentu sering mengkritik dan mengoreksi pemerintah untuk menjalankan fungsi kontrol.
Karena itu, Gerindra memang harus selalu kritis terhadap pihak pemerintah demi check and balances.
“Tapi obyek kritik Gerindra adalah kebijakan, bukan pribadi orang atau organisasi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa kritik yang disampaikan partainya terhadap pemerintah pun didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan karena benci atau dendam.
Hal itu (kritik) semata-mata dilakukan justru karena rasa cinta pada NKRI.
“Itu sebabnya kami juga sangat menyayangkan pernyataan Saudara Arief. Partai akan menegur yang bersangkutan terkait persoalan ini. Ia harus mempertanggungjawabkan ucapannya,” tegas Fadli Zon.
Seperti diketahui, Arif menyatakan usulan Presiden Jokowi dan PDIP terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam UU Pemilu sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat dengan merenggut hak konstitusi warga negara.
“Jokowi dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi,”
“Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI. Habis sering buat lawak politik dan menipu rakyat,” ujar Arief, Senin kemarin (31/7). (ps)
