NUSANEWS - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga, Presiden Joko Widodo hendak menjadikan proyek infrastruktur sebagai alat kampanye dalam Pemilihan Presiden 2019. Akibatnya, banyak proyek garapan pemerintah dikerjakan secara tergesa-gesa.
Menurut Fadli, Jokowi sengaja mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah karena sudah mendekati Pilpres 2019.
“Ini kan lebih banyak dikerjakan terburu-buru. Mungkin ini terburu waktu mengejar tahun politik dan pemilu. Ini mau menjadi etalase keberhasilan,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/1).
Fadli menganggap proyek infrastruktur era Jokowi digenjot bukan untuk kepentingan umum. Hal itu terlihat dari tidak ada kesinambungan koordinasi dengan pemerintahan sebelumnya.
Jokowi, kata Fadli, mengedepankan kepentingan politik sehingga mengabaikan aspek fungsional di balik proyek infrastruktur tersebut.
“Sehingga karena terburu-buru banyak sekali kecelakaan kerja yang sebenarnya tidak perlu,” ujarnya.
Di sisi lain, politikus Gerindra itu berpendapat, DPR sejatinya mendukung semua program pemerintah, termasuk infrastruktur. Namun dukungan bisa berjalan harmonis jika pemerintah mengedepankan sejumlah aspek, mulai dari anggaran dan tujuan dari proyek tersebut.
Fadli menilai pemerintah kerap memilih jalan pintas dengan meminjam uang dari negara lain untuk mengakomodasi proyek-proyek pemerintah. Akibatnya, menurut Fadli, semua proyek pemerintah khususnya infratsruktur tidak berdampak langsung bagi perekonomian negara.
“Infrastruktur ini seharusnya yang langsung mempunyai stimulus ekonomi dan diperlukan oleh masyarakat, terutama di pedesaan,” ujar Fadli.
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian PUPR mengevaluasi sejumlah proyek infrastruktur. Bahkan, secara khusus ia meminta pelaksana proyek dievaluai agar peristiwa ambruknya infrastruktur proyek tidak terulang kembali.
Evaluasi pelaksanaan proyek, kata dia, tidak hanya terkait dengan kualitas bangunan namun juga keselamatan pekerja proyek.
“Menurut saya PU harus mengevaluasi terutama terhadap kontraktor-kontraktor insfrastruktur yang sudah diberikan pekerjaan oleh pemerintah. Ini kan mengancam manusia,” ujar Bamabang di Gedung DPR, Jakarta.
Politikus Golkar itu juga meminta pemerintah berani mengambil sikap tegas terhadap kontraktor nakal yang tidak memenuhi ketentuan, baik dari pelaksanaan maupun spesifikasi barang.
“Ini juga bisa diancam korupsi,” ujarnya
Bamsoet pun berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menyelesaikan proyek infrastruktur.
“Ngebut dalam pembangunan infratruktur setuju, cuma tingkat kehati-hatian juga harus juga menjadi pertimbangan,” ujar Bamsoet.
SUMBER
