NUSANEWS - Mantan Komisioner Komnas HAM, Prof. Hafid Abbas mengkritisi subsidi triliunan rupiah yang diberikan pemerintah kepada taipan kelapa sawit. Seharusnya subsidi diberikan negara kepada warga korban penggusuran.
Hafid Abbas menjadi salah satu pembicara dalam acara diskusi bertajuk Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria yang digelar DPP PAN. Selama ini, mantan komisioner Komnas HAM tersebut konsen dalam isu lahan di Indonesia.
Dalam kesempatan itu Hafid menyoroti subsidi sebesar Rp7,5 triliun yang diberikan pemerintah kepada konglomerat kelapa sawit. Dia menyebut para pengusaha penerima subsidi itu menguasai 14 juta hektare lahan.
Dia lantas membandingkan kondisi yang dialami warga korban penggusuran di ibukota. Hafid mencatat selama pemerintahan Ahok di tahun 2015, terjadi 114 kali penggusuran di wilayah DKI Jakarta.
“Kalau sebenarnya negara mau memihak kepada yang lemah, kenapa tidak diberikan kepada warga yang tanahnya digusur saja,” ucap Hafid di Gedung DPP PAN, Rabu (21/03/2018).
Hafid menerangkan penggusuran-penggusuran yang dilakukan kala itu juga melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Sikap pemprov DKI saat itu telah mengabaikan panduan hak asasi manusia yang dikeluarkan PBB.
“Dalam menghadapi orang miskin, dilarang menggunakan simbol-simbol pentungan sekalipun, gak boleh pake senjata,” kata Hafid.
“Mereka bukan musuh, jangan anggap orang miskin itu musuh negara,” imbuhnya.
SUMBER
