NUSANEWS - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali muncul dengan videonya yang mengkritik pemerintah dengan sorotan bagaimana penguasaan kekayaan bangsa Indonesia dikuasai oleh pihak asing.
Bahkan penguasaan hanya dilakukan segelintir orang atau kelompok yang tak lebih dari 1 persen penduduk Indonesia. Sehingga menyimpang dari sila kelima Pancasila, keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pasal 33 UUD 1945, bahwa alam serta kekayaan yang dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."Atau banyak yang menyatakan tak lebih 300 keluarga yang menguasai negeri ini," ucap Prabowo dalam video yang direkam secara langsung di akun Facebook nya, Selasa (19/6).
Pernyataan mantan Danjen Kopassus di dalam video berdurasi 37 menit 50 detik itu menuai prokontra. Menanggapi ini, Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade dengan tegas menyatakan pernyataan ketua umumnya itu sudah sesuai dengan realitas. "Saya kira itu bukan rahasia umum lagi.
Saat ini sumber daya alam negeri ini sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing. Jadi itu sebuah bentuk ketegasan dan keprihatinan dari Pak Prabowo," kata Andre kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (21/6).
Namun, ucap Andre, Gerindra pada akhirnya akan membuka data terkait penguasaan asing di negeri ini. "Pada suatu saatnya nanti akan kami buka data tersebut di saat waktu yang tepat demi kebaikan bangsa dan negara ini," ujarnya.
Lebih lanjut, anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra ini juga menerangkan, bahwa Prabowo memang selalu mengingatkan kepada seluruh kader Gerindra agar terus membela hak-hak rakyat, baik dari skala kecil maupun besar hingga urusan negara.
"Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam video itu memang termasuk mengingatkan kepada kader agar menjadi benteng dalam menerapkan Pasal 33 UUD 1945 ayat tiga yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto di dalam videonya turut mengatakan Partai Gerindra menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan keadilan sosial yang tertuang di UUD 1945.
“Tetapi kita (Gerindra) jangan besar kepala dan menyombongkan diri. Tetapi mungkin itulah kenyataannya. Mungkin tinggal kita yang masih bicara tentang Pasal 33, keadilan sosial, rakyat kecil, kaum tertindas dan lemah,” kata dia.
Prabowo juga mengatakan kekuatan politik di pemerintahan sekarang sedang dalam masa-masa kritis. Prabowo bahkan mengatakan, pencalonan pejabat pemerintahan sekarang bisa dibeli dengan uang.“Ada kekuatan yang punya uang, merasa bisa menentukan siapa yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden Republik Indonesia yang akan datang,” ujarnya.
Sementara, menanggapi video tersebut, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate meminta Prabowo tak asal bicara dan harus menunjukkan data jika ingin mengkritik kondisi negara saat ini. Termasuk bahwa ada kekuatan uang yang bisa mengatur kemenangan di Pilpres."Komentar-komentar itu perlu didukung dengan data yang valid, kalau tidak nanti biasnya terlalu jauh," ujar Johny kepada wartawan.
Johnny pun meminta Prabowo mengungkap klaimnya soal pihak yang punya uang yang bisa mengatur dinamika politik di Indonesia, termasuk siapa yang bisa menjadi presiden. Dia juga menyebut seharusnya Prabowo melapor ke Bawaslu atau Panwaslu bila melihat ada kecurangan dalam pemilu, baik pilkada maupun pilpres."Kalau ada yang dukung dengan uang, sebutkan secara spesifik, kalau umum-umum saja susah dipertanggungjawabkan. UU mengatur sumbangan pemilu, kalau ada yang tidak benar, laporkan ke Panwaslu," kata Johnny.
"Jangan cuma ngomong saja. NasDem setuju politik bersih. Kami perjuangkan hak-hak rakyat yang diatur UU, kami menolak money politics, tanpa mahar di pemilu, konkret itu dilakukan," sambung anggota DPR itu.
Tak hanya Nasdem, politisi Hanura Hanura Inas Nasrullah Zubir juga mengecam pernyataan Prabowo yang selalu melempar kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi. "Dia cenderung mengilik-ngilik masyarakat dengan komennya untuk bergerak menjatuhkan Jokowi, kayaknya pengen niru '98," ucap Inas.
Inas menilai Prabowo tengah putus asa karena merasa tak akan bisa menang bila kembali melawan Jokowi di Pilpres 2019. Untuk itu, dia menyerang Jokowi dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah."Penyebabnya, Prabowo sudah hopeless karena dia tahu tidak akan menang melawan Jokowi di Pilpres 2019," kata anggota DPR itu.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira juga mengingatkan agar Prabowo jangan sekadar mengkritik tanpa data."Pandangan Pak Prabowo tentang sistem negara tentang ekonomi Indonesia termasuk soal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang lemah itu tidak didukung oleh alasan-alasan yang argumentatif kata pembanding dan analisa yang akurat pesannya apa yang disampaikan Prabowo itu lebih didasarkan rasa suka dan tidak suka," ujar Andreas kepada wartawan.
Pendapat serupa juga diutarakan oleh Sekjen PPP Arsul Sani. Menurutnya kritik Prabowo adalah salah alamat."Kalau menyalahkan pemerintah Jokowi terkait keadaan ekonomi seperti ini adalah tidak tepat. Mengapa? Karena di mana asing dibuka itu juga terjadi di zaman Orde Baru," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini juga menuturkan Prabowo tidak tepat menyebut Indonesia sekarang dalam keadaan 'state capture' atau suatu keadaan negara yang dikuasai pejabat pihak swasta dan pihak asing hingga juga menyebabkan kondisi TNI menjadi lemah.
"Lemahnya TNI Salah alamat kalau dipersalahkan kepada Pak Jokowi. Politik anggaran TNI sejak masa reformasi dan selama 10 tahun pemerintahan SBY itu tidak cukup berpihak pada TNI. Jadi Pak SBY saja yang Jenderal TNI ternyata tidak berpihak kepada TNI," tuturnya menambahkan.
SUMBER
